JAKARTA - Total dividen yang dikontribusikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditargetkan mencapai Rp80,2 triliun pada 2023. Setoran itu diberikan perusahaan pelat merah dengan status terbuka (Tbk) dan tertutup (Persero).
Proyeksi nominal dividen BUMN yang sudah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) senilai Rp 50,20 triliun. Sementara, dividen perseroan yang belum melantai di pasar modal sebesar Rp29,97 triliun.
BACA JUGA:
Mengutip dokumen resmi Kementerian BUMN, ada sembilan BUMN non terbuka yang akan membagikan dividen ke negara. Berikut rinciannya;
PT Pertamina (Persero) menduduki peringkat pertama dalam daftar penyetor dividen terbesar. Di mana, perseroan akan memberikan dividen sebesar Rp13,51 triliun.
BACA JUGA:
Posisi kedua, ada Holding BUMN Pertambangan atau Indonesia Asahan Aluminium (MIND) dengan nominal dividen Rp7,45 triliun. Ketiga, PT Pupuk Indonesia (Persero) mencapai Rp5,0 triliun.
Posisi keempat ada PT PLN (Persero) dengan nilai dividen yang diproyeksikan mencapai Rp2,18 triliun. Disusul, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Rp1,37 triliun.
Lalu, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI yang menempati peringkat keenam dalam daftar BUMN non terbuka pemberi dividen tahun ini. Nominal sumbangsinya mencapai Rp 127 miliar.
Di peringkat ketujuh ada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan target kontribusi Rp101 miliar. Diikuti Perum Perhutani senilai Rp99 miliar. Terakhir, PT Bio Farma (Persero) sebesar Rp70 miliar.
Jumlah dividen tersebut telah disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Erick mengatakan, dividen perusahaan pelat merah tahun ini merupakan tertinggi dalam sejarah Kementerian BUMN. Nilai dividen jumbo itu merupakan hasil kinerja perusahaan pada tahun lalu.
Alhamdulillah saya tadi sampaikan, di Ratas (rapat terbatas) juga ada Bapak Presiden, ada Ibu Sri Mulyani bagaimana dividen BUMN tahun ini hasil kerja tahun kemarin ini terbesar sepanjang sejarah Rp80,2 triliun," ujar Erick kepada wartawan, dikutip Kamis (4/5/2023).
Menurutnya, APBN tidak hanya berasal dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), namun juga dari dividen BUMN. Dengan begitu, anggaran tersebut bisa digunakan untuk program kerakyatan yang digulirkan pemerintah.
BUMN, lanjut Erick, akan terus berkontribusi kepada kas negara. Karena itu, program transformasi perusahaan terus didorong agar bisnis perusahaan tetap membaik.
(Zuhirna Wulan Dilla)