Konsolidasi BUMN Karya, Efektif Cegah Korupsi?

JAKARTA - Konsolidasi BUMN karya disebut bukan solusi mencegah tindak pidana korupsi di perusahaan pelat merah sektor konstruksi.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai konsolidasi perseroan dan pencegahan korupsi merupakan dua hal yang berbeda. Meski konsolidasi membuat perusahaan menjadi lebih besar dan berfokus pada bisnis utamanya.

 BACA JUGA:

Namun, perkara tata kelola perusahaan (corporate governance) dan pencegahan korupsi justru terletak pada pengawasan perusahaan. Di mana, perlunya perbaikan menyeluruh di internal BUMN karya baik sistem audit hingga pemilihan Direksi dan Komisaris.

"Kalau bicara soal tata kelola government, anti korupsi itu gak bisa menghubungkan dengan begitu masalah selesai, bahkan BUMN yang sudah sangat spesifik misalnya PLN itukan sempat tersangkut kasus korupsi juga, Pertamina juga sama," ungkap Bhima saat dihubungi, Minggu (7/5/2023).

 BACA JUGA:

Karena itu, poin mendasar dan mendesak dari mencegah tindak pidana korupsi adalah dengan mengoptimalkan sistem tata kelola perusahaan.

"Itu yang lebih mendesak kalau bicara soal tata kelola," katanya.

Akhir-akhir ini, BUMN karya menyita perhatian banyak pihak. Selain mencatatkan rugi dan menanggung beban utang hingga ratusan triliun Rupiah, salah satu perusahaan juga dihadapkan dengan permasalahan korupsi. Perseroan yang dimaksud adalah PT Waskita Karya Tbk.