Dana Pensiun Dikorupsi, Begini Langkah Pelindo

JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) melakukan audit terhadap dana pensiun perusahaan pelabuhan dan pengerukan (DP4) tahun 2013-2019.

Inisiatif disampaikan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sejak 2020. BPKP kemudian menerbitkan hasil audit dan dilaporkan manajemen dam Kementerian BUMN.

Dari hasil investigasi dinyatakan adanya indikasi fraud alias dugaan korupsi.

"Terkait Dapen Pelindo, manajemen yang menginisiasi untuk dilakukan audit atas pengelolaan tahun 2013-2019 oleh BPKP pada tahun 2020," ujar Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono, Rabu (10/5/2023).

Arif menyebut inisiasi audit merupakan langkah proaktif untuk memberantas tindakan melanggar, termasuk korupsi di lingkungan perusahaan.

Di mana, inisiasi audit bertujuan meningkatkan tata kelola dapen menjadi semakin baik, sejalan dengan program Menteri BUMN Erick Thohir yang secara serius melakukan pembenahan dana pensiun di lingkungan BUMN.

Saat ini Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan enam orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun Pelindo 2013-2019. Arif mengatakan pihaknya mendukung penuh proses hukum tersebut.

“Kami menghormati penetapan status tersangka dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum pada pihak berwenang,” ucapnya.

Dia juga memastikan pembenahan pengelolaan dapen tetap berjalan. Sehingga, dipastikan para pensiunan mendapatkan layanan yang baik.

Pada 2021 dilakukan pergantian Pengurus Dapen Pelindo, di mana posisi Direktur Utama efektif dijabat oleh Mujianto pada Juni 2021. Manajemen baru kemudian menyusun program transformasi yang tertuang dalam Roadmap tahun 2021 – 2025 dengan tiga tahapan yaitu Fit in Business (2021-2022), Enhancement (2023), dan Establishment (2024-2025).

Pada tahap Fit in Business, telah dilaksanakan sejumlah program, diantaranya yaitu pembaharuan atas pedoman kerja, pengesahan kode etik, penyusunan Standard Operating Procedure (SOP), serta penerapan transaksi cashless dan digitalisasi layanan keuangan, yang seluruhnya dimaksudkan untuk memperbaiki tata kelola dana pensiun yang lebih baik (good pension government).

“Sebagai pertanggungjawaban Manajemen, kinerja pada tahun 2022 menunjukkan hasil positif dimana pembayaran manfaat pensiun kepada lebih dari 10 ribuan peserta dapat berjalan dengan baik dan semakin lancar,” jelas Mujianto.