Kejar-kejaran dengan Waktu, Berikut 5 Fakta AS Bakal Gagal Bayar Utang

JAKARTA - Amerika Serikat (AS) diprediksi bakal gagal bayar utang. Pasalnya, jelang jatuh tempo pada 1 Juni 2023, negosiasi yang dilakukan terkait utang AS masih belum menghasilkan kesepakatan apapun.

Hal tersebut tentunya akan sangat berdampak pada perekonomian global. Berbagai upaya dilakukan agar pemerintah dan Kongres AS dapat mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan persoalan utang tersebut.

Dirangkum Okezone, Minggu (26/5/2023) berikut ini fakta-fakta terbaru AS gagal bayar utang.

1. Negosiasi alot

Presiden AS Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy telah melakukan pertemuan sebanyak tiga kali terkait pembahasan negosiasi utang AS. Namun, dalam pertemuan itu mereka tetap gagal mencapai kesepakatan dalam penentuan plafon utang.

Diketahui, hingga hari Senin negosiasi tersebut belum mencapai kesepakatan. Sementara itu, Washington bergegas untuk mencapai kompromi anggaran dan menaikkan batas pinjaman negara pada waktunya untuk mencegah default federal yang berpotensi menghancurkan. Jika tidak dicapai kesepakatan, default bisa terjadi setelah minggu depan. Namun, meski belum ada kesepakatan, presiden Joe Biden maupun McCarthy masih tetap optimis.

2. Terdapat perbedaan

Kesulitan pemerintah dan Kongres AS mencapai kesepakatan itu dikarenakan pemerintah AS menetapkan tenggat 1 Juni 2023 untuk default pertamanya dan juga adanya perbedaan. Partai Republik menginginkan peningkatan persyaratan kerja bagi orang miskin berbadan sehat yang menerima bantuan pemerintah.

Sedangkan Partai Demokrat mengatakan, jika proposal semacam itu diberlakukan, maka ratusan ribu warga AS dapat kehilangan tunjangan yang sekarang mereka terima. Ketua DPR Kevin McCarthy pun mendesak staf untuk bekerja sepanjang malam untuk menemukan cara mengatasi perbedaan mereka.

3. Pemangkasan pengeluaran

Politisi Partai Republik mendesak pemangkasan pengeluaran secara besar-besaran sebagai imbalan kenaikan plafon pinjaman pemerintah.

“Jadi kita harus mengajukan sesuatu yang bisa disetujui oleh kedua pihak dan kita perlu memangkas pengeluaran. Tapi inilah ketidaksepakatannya. Menurut saya, kita harus melihat celah pajak dan memastikan orang kaya membayar bagian mereka secara adil,” kata Joe Biden.