MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Presiden Amerika Serikat, Joe Biden mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan perjanjian anggaran dengan Ketua DPR AS, Kevin McCarthy pada hari Minggu (28/5/2023) waktu setempat.
Perjanjian anggaran itu nantinya akan menangguhkan plafon utang USD 31.4 triliun hingga 1 Januari 2025 dan kesepakatan itu siap dibawa ke Kongres untuk pemungutan suara. Menurutnya, kesepakatan itu menghilangkan ancaman gagal bayar dan melindungi pemulihan ekonomi.
"Ini adalah kesepakatan yang merupakan kabar baik bagi orang-orang Amerika Serikat," ujar Presiden AS, Joe Biden, dilansir Reuters, Senin (29/5/2023).
Kesepakatan yang mencegah pemerintah AS gagal membayar utangnya datang setelah negosiasi yang alot antara Biden dan McCarthy.
Namun, kesepakatan tersebut belum final karena masih perlu melewati Kongres yang terbagi ke dalam dua kelompok dengan selisih tipis, yakni Partai Republik dan Partai Demokrat.
Biden pun mendesak kedua belah pihak untuk menyetujui kesepakatan tersebut. Hal ini dilakukan karena keputusan menaikkan pagu utang AS mendapat kecaman dari Partai Republik dan Demokrat.
"Saya sangat mendesak kedua pihak untuk meloloskan perjanjian itu," ujar Biden.
Sementara, Ketua DPR AS, McCarthy memperkirakan dirinya akan mendapat dukungan mayoritas dari rekan-rekan Partai Republik.
Sebagai informasi, setelah Biden dan McCarthy mencapai kesepakatan tentatif, kedua belah pihak menyusun rancangan undang-undang (RUU) terkait perjanjian anggaran yang nantinya akan dibawa ke kongres untuk mengadakan pemungutan suara.
Kesepakatan tentatif antara Biden dan McCarthy tersebut akan menangguhkan batas utang hingga 1 Januari 2025 yang membatasi pengeluaran dalam anggaran 2024 dan 2025, menarik kembali dana Covid-19 yang tidak terpakai, mempercepat proses perizinan untuk beberapa proyek energi dan memasukkan persyaratan kerja tambahan untuk program bantuan pangan bagi warga AS yang miskin.
Kesepakatan yang dituangkan dalam RUU tersebut juga nantinya akan mengesahkan lebih dari USD 886 miliar untuk pengeluaran keamanan pada tahun fiskal 2024 dan lebih dari USD703 miliar dalam kategori pengeluaran non-keamanan untuk tahun yang sama, tidak termasuk beberapa penyesuaian. Itu juga akan mengotorisasi peningkatan 1% untuk pengeluaran keamanan pada tahun fiskal 2025.
(Taufik Fajar)