Namun, biaya pinjaman yang lebih tinggi dinilai akan membebani investasi bisnis dan konsumsi rumah tangga untuk barang-barang tahan lama ke depan.
Selain itu, OECD memproyeksikan Indonesia tidak akan menerapkan dukungan fiskal lebih lanjut yang diberikan melalui insentif perpajakan yang dilakukan pemerintah Indonesia selama pandemi Covid-19 untuk menjaga ekonomi.
Pemerintah pun disebut akan menjaga komitmen pemerintah untuk membatasi defisit fiskal sebesar 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) setelah sebelumnya ditangguhkan pada 2020 - 2022 karena pandemi.
Sebagai informasi, Pemerintah melalui Bank Indonesia berkomitmen memastikan inflasi inti terkendali pada kisaran 2-4% di sisa 2023 dan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) kembali ke sasaran 2-4% pada kuartal III 2023.
Saat ini, inflasi turun lebih cepat dari yang diperkirakan.
Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat inflasi bulanan pada Mei 2023 mulai melemah.
Bahkan, angkanya terendah sejak Januari 2023. Dalam rilisnya di bulan ini, BPS membeberkan tingkat inflasi bulanan (month to month/mtm) pada Mei 2023 sebesar 0,09% dan tingkat inflasi tahun kalender (year-to-date/ytd) sebesar 1,10%.
Sedangkan inflasi secara tahunan (year-on-year/yoy) pada bulan yang sama sebesar 4,00 % dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 114,84.
"Penurunan tingkat inflasi Mei 2023 utamanya disumbang oleh penurunan harga secara umum pada kelompok transportasi serta kelompok pakaian dan alas kaki," terang Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini Pudji beberapa waktu lalu.
(Zuhirna Wulan Dilla)