Badai PHK Terjang Industri Garmen hingga Tekstil, Menperin Siapkan Insentif

JAKARTA - Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan akan mencarikan insentif khusus untuk industri yang tengah mengalami badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Adapun untuk industri yang sedang terdampak itu, seperti teksti, garmen, hingga alas kaki.

 BACA JUGA:

Menurutnya pemberian insentif dinilai cukup efektif dilakukan.

Hal itu berkaca pada pemberian insentif PPNBM yang pernah dikucurkan saat pandemi Covid-19.

Sehingga industri otomotif kembali bergairah dan tidak terdamapak cukup dalam dari adanya pelemahan ekonomi akibat pandemi.

"Tentu yang kita prioritaskan industri yang mempunyai multiplier effect yang tinggi, yang mempunyai serapan tenaga kerja yang besar atau industri padat karya untuk kita carikan insentif agar tidak semakin turun, untuk menghindari PHK," ujar Menperin saat jumpa pers dI Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Menperin mengakui bahwa saat ini situasi ekonomi global memang sedang mengalami pelemahan.

Hal itu berdampak pada industri tekstil, garmen dan alas kaki yang memiliki orientasi pasar ekpor mengalami penurunan order.

"Kita sama-sama harus waspada terhadap apa yang terjadi secara global, ditengah situasi yang sedang tidak baik, ekonomi global masih melemah, makanya PMI kita menurun bulan lalu sampai bulan ini," lanjutnya.

Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) mencatat hingga Kuartal I 2023 setidaknya sudah ada ribuan karyawan yang terdampak PHK sejak kuartal IV 2022 lalu.

PT Kaban dan PT Prosmatex, Jawa Tengah melakukan PHK terhadap 3.000 karyawan, PT Duniatex dan PT Agungtex PHK 5 ribu karyawan. Bandung, PT Adetex dan PT Binacitra Kharisma Lestari (industri garmen) melakukan laffoff kepada 2 ribu karyawan.

"Itu salah satu alasannya tentu adalah pelemahan dari pasar ekspor, tapi kita juga melihat ada sektor yang pertumbuhan ynag baik, oleh sebab itu kita perlu mencai pasar-pasar alternatif," kata Menperin.

"Ke depan kita harus melihat dahulu, sektor mana (paling terdampak), garmen pasti, itu kan masalahnya dimana yang harus kita kaji (sebelum memberikan insentif). Apakah di hulu, Tengah, atau hilirnya, itu masing-masing bagian dari sektor tekstil itu punya isu tersendiri yang memang penanganannya tidak bisa generalisir, jadi harus kita lihat," pungkasnya.

(Zuhirna Wulan Dilla)