“Ada yang semangat karena memang sudah terbiasa merantau, dan ada juga yang oke-oke saja karena memang berasal dari Kalimantan dan oke-oke saja karena ingin dapat pengalaman di tempat baru.
“Namun ada yang pasrah saja karena bingung juga harus bagaimana, jadi mengikuti arus saja walaupun sebenarnya mungkin tidak ingin pindah,” ungkapnya.
Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Iswinarto Setiaji, mengatakan otorita IKN telah melakukan sosialisasi kepada humas-humas semua kementerian/lembaga pemerintahan.
BKN, kata Iswinarto, baru saja menyelesaikan tahap pertama pemetaan siapa saja ASN di Jakarta yang akan dipindahkan ke IKN. Pertimbangannya antara lain adalah usia, dan apakah pekerjaannya hanya benar-benar bisa dilakukan di IKN.
“Tapi itu menjadi kewenangan instansi. Mereka juga punya kriteria-kriteria tambahan pastinya, yang tahu kebutuhan masing-masing yang akan pindah itu kan instansi,” ungkapnya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menjanjikan fasilitas rumah dinas di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan bagi para ASN, TNI, dan Polri yang pindah ke IKN.
Tidak hanya itu, para aparatur negara juga akan diberi tunjangan, biaya pindah, dan “flexible facility arrangement” yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap ASN.
Pemerintah juga akan menanggung pasangan ASN, dua anak, dan satu asisten rumah tangga, kata Menteri Suharso.
“Selain itu, terdapat sejumlah komponen yang akan dibiayai pemerintah saat ASN, TNI dan POLRI pindah ke IKN,” ujarnya dalam sebuah unggahan di akun Instagramnya.
“Komponen yang dibiayai tersebut meliputi uang harian selama proses pemindahan, biaya pengepakan dan biaya angkutan barang, biaya transportasi dan biaya tunggu atau biaya penginapan transit di Balikpapan.
ASN skeptis dengan semua tawaran tersebut. “Melihat kondisi saat ini dan progres pembangunan kayaknya masih akan lama menuju kondisi yang sesuai dengan apa yang pernah disosialisasikan seperti rumah dinas dan lain-lain,” ujarnya.
“Bicara tunjangan kita lihat realita sekarang saja kadang negara masih kekurangan, kadang harus optimaliasi dari APBN yang ada untuk memenuhi itu. Lalu untuk memindahkan ASN beserta dengan keluarganya biaya yang dibutuhan pastinya tidak sedikit,” pungkasnya.
(Taufik Fajar)