Ini Alasan Tak Semua PNS Semangat Pindah ke IKN

JAKARTA - Pemerintah berencana memindahkan ribuan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2024 mendatang, tapi tidak semua ASN bersemangat dengan prospek untuk pindah ke Kalimantan Timur.

Seorang pejabat ASN mengatakan bahwa dirinya tidak begitu bersemangat dengan prospek pindah ke IKN. Dia bahkan berusaha supaya tidak dipindahkan.

Adapun rekan-rekannya sesama ASN menyikapi kemungkinan pindah ke IKN secara berbeda-beda.

“Ada yang semangat karena memang sudah terbiasa merantau, dan ada juga yang oke-oke saja. Namun ada yang pasrah saja karena bingung juga harus bagaimana,” ujarnya dikutip BBC Indonesia, Jumat (9/6/2023).

Pemerintah mengatakan akan mengirim hampir 17.000 ASN, TNI, dan Polri untuk menempati IKN. Pemerintah juga akan menanggung keluarga mereka.

Meski demikian, pembangunan fasilitas rumah susun untuk hunian ASN belum dimulai. Padahal, tersisa enam bulan lagi sampai akhir tahun.

Pengamat kebijakan publik, Bayu Dardias Kurniadi, meragukan pembangunan fasilitas dasar untuk menunjang hidup ASN di IKN bisa selesai pada 2024. Dia menduga pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan secara bertahap.

Seorang ASN di salah satu kementerian, yang meminta nama dan institusinya dirahasiakan, tidak begitu bersemangat dengan prospek pindah ke IKN. ASN ini bahkan berusaha supaya tidak dipindahkan.

Dia bercerita walaupun direktorat jenderal (ditjen) tempat dia bekerja belum masuk dalam daftar prioritas, kementeriannya sudah mulai mendata nama-nama yang akan masuk kloter pertama untuk pindah ke IKN sebagai perwakilan dari masing-masing direktorat (unit Eselon II).

Dia bersyukur namanya tidak masuk dalam daftar.

“Alasannya simpel sebenarnya, karena orang tua agak berat kalau saya sendirian pindah ke sana,” ungkapnya.

Hal lain yang membuatnya enggan untuk pindah adalah rekan-rekannya yang sudah pernah ke IKN mengatakan kondisi wilayah itu “masih seperti hutan”.

“Cuaca juga panas dan airnya juga kurang bagus. Untuk menuju ke lokasi juga ternyata jauh. Walaupun ada tol tapi setelah keluar tol untuk menuju ke IKN jaraknya masih lumayan jauh,” tuturnya.

Pada akhir Desember lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Annas menyampaikan data sementara ASN di 35 Kementerian/Lembaga yang akan dipindahkan ke IKN.

Total ada 11.274 personel ASN yang dikoordinasikan oleh Pokja ASN IKN (Kementerian PAN-RB dan Kementerian PPN/Bappenas) dan 5.716 personel di bawah koordinasi Pokja Hankam.

Azwar pernah mengklaim bahwa tidak ada ASN yang keberatan dipindahkan ke IKN; justru sebaliknya, terutama para ASN muda.

Bagaimanapun, ASN yang bicara kepada BBC News Indonesia mengatakan rekan-rekannya menyikapi kemungkinan pindah ke IKN secara berbeda-beda.

“Ada yang semangat karena memang sudah terbiasa merantau, dan ada juga yang oke-oke saja karena memang berasal dari Kalimantan dan oke-oke saja karena ingin dapat pengalaman di tempat baru.

“Namun ada yang pasrah saja karena bingung juga harus bagaimana, jadi mengikuti arus saja walaupun sebenarnya mungkin tidak ingin pindah,” ungkapnya.

Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Iswinarto Setiaji, mengatakan otorita IKN telah melakukan sosialisasi kepada humas-humas semua kementerian/lembaga pemerintahan.

BKN, kata Iswinarto, baru saja menyelesaikan tahap pertama pemetaan siapa saja ASN di Jakarta yang akan dipindahkan ke IKN. Pertimbangannya antara lain adalah usia, dan apakah pekerjaannya hanya benar-benar bisa dilakukan di IKN.

“Tapi itu menjadi kewenangan instansi. Mereka juga punya kriteria-kriteria tambahan pastinya, yang tahu kebutuhan masing-masing yang akan pindah itu kan instansi,” ungkapnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menjanjikan fasilitas rumah dinas di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan bagi para ASN, TNI, dan Polri yang pindah ke IKN.

Tidak hanya itu, para aparatur negara juga akan diberi tunjangan, biaya pindah, dan “flexible facility arrangement” yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap ASN.

Pemerintah juga akan menanggung pasangan ASN, dua anak, dan satu asisten rumah tangga, kata Menteri Suharso.

“Selain itu, terdapat sejumlah komponen yang akan dibiayai pemerintah saat ASN, TNI dan POLRI pindah ke IKN,” ujarnya dalam sebuah unggahan di akun Instagramnya.

“Komponen yang dibiayai tersebut meliputi uang harian selama proses pemindahan, biaya pengepakan dan biaya angkutan barang, biaya transportasi dan biaya tunggu atau biaya penginapan transit di Balikpapan.

ASN skeptis dengan semua tawaran tersebut. “Melihat kondisi saat ini dan progres pembangunan kayaknya masih akan lama menuju kondisi yang sesuai dengan apa yang pernah disosialisasikan seperti rumah dinas dan lain-lain,” ujarnya.

“Bicara tunjangan kita lihat realita sekarang saja kadang negara masih kekurangan, kadang harus optimaliasi dari APBN yang ada untuk memenuhi itu. Lalu untuk memindahkan ASN beserta dengan keluarganya biaya yang dibutuhan pastinya tidak sedikit,” pungkasnya.

(Taufik Fajar)