Sri Mulyani Dapat Anggaran Rp48,4 Triliun di 2024

JAKARTA - Komisi XI DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran (TA) 2024 sebesar Rp48,35 triliun.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi XI DPR RI, Kahar Muzakir.

 BACA JUGA:

"Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbilalamin, anggaran Kemenkeu beserta dengan seluruh catatannya kita setujui," ujar Kahar dalam RDP Komisi XI DPR dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Adapun anggaran ini terdiri dari anggaran kebijakan fiskal sebesar Rp40,23 miliar, pengelolaan penerimaan negara sebesar Rp2,48 triliun, pengelolaan belanja negara sebesar Rp28,74 miliar, pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko sebesar Rp310,8 miliar, dan dukungan manajemen sebesar Rp45,49 triliun.

 BACA JUGA:

"Saya rasa banyak sekali yang timelinenya sangat ketat tadi, sebelum RAPBN disampaikan kepada Bapak Presiden, jadi ini para unit Eselon I saya minta untuk betul-betul menyelesaikan dengan timeline yang ada," ungkap Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam kesempatan yang sama.

Untuk hal-hal yang sangat fundamental, seperti soal pensiun, dia menyebut bahwa mungkin dari sisi desain bisa menyampaikan implikasi dari sisi keuangan negara mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih panjang.