JAKARTA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat ada 58 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tak kunjung dimulai pembangunannya. Perkara ini sudah disampaikan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ateh menyebut kondisi tersebut diikuti risiko keterlambatan penyelesaian proyek serta tidak optimalnya manfaat pembangunan proyek yang dihasilkan.
"Banyak masalahnya, saya nggak hafal, itu proyek besar semua, PSN," ujar Ateh saat ditemui di gedung BPKP, Rabu (14/6/2023).
BPKP dan seluruh jajaran APIP, lanjut Ateh, tetap melaksanakan pengawasan atas berbagai program pembangunan prioritas. Upaya itu, untuk menjaga akuntabilitas dan efektivitas keuangan negara/daerah.
Tak hanya itu, BPKP dan APIP juga berupaya melaksanakan pencegahan kecurangan sejak awal. Ateh menyebut pada tahun ini pihaknya intens mengawal program pembangunan nasional dan daerah yang esensial terhadap peningkatan produktivitas ekonomi.
"Kami juga serius mengawal percepatan penyelesaian berbagai program penting dalam RPJMN 2020-2024," kata dia.
Adapun prioritas pengawasan kami antara lain mencakup sektor infrastruktur, pembangunan manusia, percepatan perizinan dan tata kelola industri strategis, hingga program pemberdayaan UMKM.