MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) terus dilakukan. Berbagai kemudahan izin berinvestasi hingga insentif demi mengundang investor masuk ke IKN sudah ditebar pemerintah karena untuk membangun IKN membutuhkan dana multiyears yang tidak hanya tergantung dari APBN semata.
Pembangunan IKN ini merupakan salah satu proyek prioritas strategis yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024. Pelaksanaan pembangunan IKN dilaksanakan dalam 5 tahap sesuai UU Ibu Kota Negara yang akan berlangsung dari tahun 2022 hingga 2045.
Menurut catatan, proyek pembangunan IKN membutuhkan anggaran Rp466 triliun yang terdiri dari APBN sekira Rp89,4 triliun, KPBU dan swasta sekira Rp253,4 triliun, sementara BUMN serta BUMD sekira Rp123,2 triliun
Pembangunan IKN masuki babak baru yang ditandai dengan pemilihan logo IKN Nusantara pada Mei 2023. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan logo IKN Nusantara bertema Pohon Hayat didesain oleh Aulia Akbar.
Logo ini terinspirasi dari pohon hayat sebagai sumber kehidupan dengan lima akarnya melambangkan Pancasila, 7 batangnya mewakili pulau besar di Indonesia, dan 17 kembang mekar menjadi simbol kemerdekaan yang abadi.
Di sisi lain, pemerintah juga akan merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Revisi UU IKN ini akan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Revisi UU IKN ini diharapkan investasi masuk ke IKN bisa dipercepat dan hambatan investasi bisa diatasi.
Sejalan dengan itu, Presiden Jokowi telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara Very Very Important Person (VVIP) untuk Mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN).
BACA JUGA:
Jokowi telah menugaskan menteri terkait untuk mempercepat pembangunan Bandara VVIP di IKN. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan anggaran sebesar Rp300 miliar demi memuluskan pembangunan Bandara VVIP di IKN.
Jokowi menyakini IKN akan menjadi representasi bangsa yang unggul dengan mewujudkan smart city (kota pintar), kota modern berkelanjutan, serta memiliki standar internasional sehingga menjadi contoh bagi pembangunan kota-kota lain di Indonesia.
“Pemindahan IKN bukan sekedar memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan membangun gedung-gedung pemerintahan saja, tetapi juga menjadi lompatan untuk transformasi bangsa menuju Indonesia Maju,” tegas Jokowi.
IKN Nusantara nantinya akan memiliki 70% area hijau, 80% transportasi publik dan pengurangan suhu 2 derajat. Jarak tempuh dari satu tempat ke tempat lainnya di komplek IKN diprediksi hanya membutuhkan waktu 10 menit. Sehingga IKN akan menjadi kota inklusif, terbuka, dan ramah bagi seluruh kalangan masyarakat untuk hidup berdampingan.
IKN akan dibangun secara bertahap hingga tahun 2045 dengan mengusung konsep Future Smart Forest City of Indonesia sehingga tetap memperhatikan aspek lingkungan. Pada tahap awal tahun 2022-2024, pembangunan yang akan mulai dikerjakan Kementerian PUPR tahun ini adalah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.671 hektar.
KIPP terbagi dalam 3 klaster yaitu pemerintahan inti, pemerintahan pendidikan dan pemerintahan kesehatan. Area yang akan dibangun hanya 24,5% (1.633 Ha) dari seluruh KIPP (6.671 Ha), selebihnya 75,5% (5.038 Ha) akan dimanfaatkan sebagai area hijau.
Infrastruktur prioritas yang akan dibangun oleh Kementerian PUPR antara lain Istana Kepresidenan, Masjid Negara, perkantoran Kementerian/Lembaga, penataan Kawasan Sumbu Kebangsaan dan Tripraja, hunian ASN, jalan akses dan jalan lingkungan tahap awal, serta infrastruktur dasar permukiman seperti penyediaan air baku melalui Bendungan Sepaku Semoi dan beberapa bendungan lainnya. Sebelum pembangunan infrastruktur dasar, pembangunan IKN akan diawali oleh upaya revitalisasi dan reboisasi hutan terlebih dahulu.
*Tawaran Jokowi ke Investor*
Pemerintah telah menawarkan proyek IKN ke berbagai investor di dunia, terbaru Jokowi mengajak investor Singapura berinvestasi di Indonesia.
Pada tahap awal, Jokowi menawarkan 300 paket investasi untuk sektor swasta dengan total nilai USD2,6 miliar atau setara Rp38,6 triliun di berbagai sektor seperti perumahan, transportasi, energi, dan teknologi.
Pemerintah Indonesia akan menjamin insentif dan kemudahan dari Pemerintah Indonesia atas investasi asing di Nusantara, terutama untuk energi dan industri hijau.
Jokowi juga menjamin proyek pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski sudah berganti presiden.
"Semuanya akan baik-baik saja, tidak perlu khawatir, investasi Anda di Indonesia akan tetap aman dan pembangunan ibu kota Nusantara terus berlanjut," tegas Jokowi.
*Progres IKN*
Progres pembangunan IKN berada di angka 29% hingga Mei 2023. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi menjelaskan progres pembangunan IKN sudah mencapai 29,27%.
Dalam proses terbentuknya IKN, terdapat empat tahap proses (4P), yaitu persiapan, pembangunan, pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan.
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menyatakan proyek pembangunan IKN telah menyerap anggaran Rp24,16 triliun hingga Maret 2023. Anggaran tersebut terserap untuk 39 paket yang masih dalam tahap pengerjaan.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan proyek IKN mencapai 76 paket pengerjaan dari 2022 hingga 2024. Sebanyak 76 paket tersebut diperkirakan membutuhkan biaya Rp62,27 triliun. Saat ini, Kementerian PUPR juga telah melelang 37 paket proyek IKN lainnya yang mencapai Rp21,41 triliun.
Di sisi lain, Banggar DPR juga akhirnya menyetujui penambahan anggaran pembangunan IKN Nusantara sebesar Rp15 triliun menjadi Rp37 triliun pada 2023 dari anggaran sebelumnya Rp22 triliun.
Okezone berkesempatan melihat langsung pengerjaan proyek IKN Nusantara pada Maret 2023. Melakukan perjalanan darat selama hampir 2,5 jam dari Balikpapan, akhirnya tiba di kawasan IKN.
Jalanan yang berkelok-kelok tidak menyurutkan antusias untuk melihat langsung proyek IKN.
Sepanjang mata memandang, kawasan IKN masih berbentuk hutan dengan berbagai pengerjaan infrastruktur dasar. Jalanan menuju kawasan IKN sudah beraspal mix beton, sehingga kendaraan bisa memacu lebih cepat rata-rata 80 km/jam hingga 100 km/jam.
Saat tiba di gerbang kawasan IKN, hal pertama yang dilihat adalah mobil-mobil proyek IKN. Ada juga papan penunjuk jalan seperti Titik Nol Nusantara hingga Istana Negara.
Memasuki kawasan IKN, kendaraan harus berjalan lebih pelan dan hati-hati karena jalanan belum beraspal, masih berbatu-batuan pasir dan berbukit-bukit. Di sekelilingnya juga masih banyak pohon.
Tidak sampai 10 menit, akhirnya sampai di Titik Nol Nusantara. Titik Nol Nusantara adalah sebuah monumen yang terletak di kawasan IKN Nusantara. Monumen ini dibangun pada Februari 2022 yang merupakan awal dari pembangunan Ibu Kota Nusantara dan dimaksudkan untuk menjadi bagian dari Sejarah kebangkitan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
*Upacara HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024*
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan Upacara Bendera Peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 berlangsung di depan Istana Presiden IKN Indonesia baru.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan bahwa progres fisik pembangunan bangunan Gedung Istana Negara dan Lapangan Upacara Pada Kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 12,83%.
Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti menyampaikan bahwa progres pembangunan tersebut baru meliputi pembangunan pondasi gedung dan juga perencanaan.
Kementerian PUPR melalui Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN juga optimis pembangunan kawasan Istana Kepresidenan di IKN berjalan sesuai rencana. PUPR menyebut soal kemungkinan bisa digunakan untuk Upacara HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024.
"Sejauh ini Insya Allah kami upayakan progressnya sesuai dengan rencana, sehingga Insya Allah pada Agustus 2024 bisa digunakan," ujar Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga.
*Persiapan ASN Pindah ke IKN*
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memastikan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) telah disiapkan pemerintah sebaik mungkin.
Adapun pada tahap pertama, atau pada 2024, ASN, TNI, dan Polri yang dipindahkan sebanyak 16.990 orang yang terdiri atas 11.274 ASN dari 40 kementerian dan lembaga, serta serta TNI/Polri sebanyak 5.716 personil.
"Progres pembangunan (IKN Nusantara) berjalan baik dan luar biasa. Tentunya ini diharapkan dapat menunjang target pemerintah untuk pemindahan ibu kota serta kepindahan ASN, TNI, Polri tahap awal pada 2024 nanti," ujar Menpan-RB Abdullah Azwar Anas.
Anas meminta kepada ASN yang sedang dipersiapkan pindah untuk bersiap-siap dalam menunggu tahapan awal perpindahan ASN yang terjadi pada 2024. Menurutnya, banyak ASN yang justru ingin pindah ke IKN. Anas mengatakan, banyak ASN muda yang tidak masuk dalam skenario perpindahan awal meminta untuk dimasukan pada skenario untuk perpindahan ke IKN.
“Sebenarnya justru banyak yang ingin pindah, banyak anak anak muda yang bertanya pada saya malah mereka ingin dimasukan pada skenario untuk perpindahan mereka ke IKN. Ada benefit ketika teman-teman pindah ke sini, karena nanti kantornya akan menggunakan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE), kantornya akan sharing dan tempat ini oksigennya luar biasa,” katanya.
(Dani Jumadil Akhir)