Impor KRL Bekas Jepang Ditolak, Bos KAI Ungkap 2 Dampaknya

JAKARTA - Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero, Didiek Hartantyo menyatakan dampak adanya larangan impor KRL bekas oleh pemerintah akan berdampak pada dua hal.

Pertama pembengkakan nilai investasi PT KAI untuk pengadaan kereta baru, dan pembengkakan pada PSO atau subsidi tarif untuk masyarakat.

Karena menurutnya pengadaan kereta baru dari INKA tentu memiliki harga yang lebih mahal ketimbang membeli kereta bekas. Setidaknya PT KAI perlu menyiapkan uang investasi sekitar hingga Rp4 triliun untuk untuk membeli kereta baru yang diproduksi oleh INKA.

Sedangkan untuk harga 1 trainset KRL untuk bisa dioperasikan memiliki harga Rp1,6 miliar, sehingga untuk memenuhi kebutuhan 10 trainset diperlukan anggaran sekira Rp16 miliar.

Berdasarkan surat yang dikirimkan oleh PT KCI ke Kementerian Perdagangan tertanggal 13 September 2022 dengan nomor 32/ AL.105/CU/KCl/lX/2022, diketahui kereta bekas yang akan di impor dari Jepang berjumlah 348 unit KRL Seri E217, di mana 120 unit untuk 2023 dan 228 unit lain di 2024.

"Jadi kita akan mengikuti peraturan, sehingga untuk (tidak) melakukan importasi atau kereta bukan baru pasti ada konsekuensi kan. Nilai investasi maupun PSO-nya kan. Kita sedang godok dengan semua stakeholder," ujar Didiek usai acara fun cycling LRT Jabodebek, Jumat (23/6/2023).

Didiek mengungkapkan pihaknya akan tetap mengikuti keputusan pemerintah yang melarang importasi kereta bekas dari Jepang tersebut. Sehingga untuk menutupi kebutuhan yang terus terjadi, pihaknya bakal melakukan retrofit atau peremajaan kereta lama sambil menunggu kereta produksi INKA rampung.

Menurutnya hingga saat Pemerintah Melalui Kementerian Perhubungan tengah menghitung ulang terkait besaran PSO yang akan diberikan untuk PT KCI. Sebab ketika subdisi tarif tidak dinaikkan, maka konsekuensinya selanjutnya tarif kepada masyarakat yang dinaikan.

"KCI akan mengikuti arah pemerintah. Karena pemerintah tidak akan mengimpor kereta bukan baru. Masih kita kaji semuanya nanti akan sampaikan ke pemetintah lagi. Langkah langkah apa yang akan kita lakukan," pungkasnya.

(Taufik Fajar)