Prinsip pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development Goals) harus tidak menciptakan trade off (pilihan) antara usaha mengatasi kemiskinan dan upaya menghindari perubahan iklim.
Setiap negara memiliki kedaulatan dan langkah untuk melakukan program climate change. Diperlukan upaya lebih besar dan reformasi dari lembaga multilateral dalam mendukung negara berkembang untuk mencapai tujuan pembangunan.
Peran sektor swasta sangat penting dan diperlukan namun diperlukan upaya untuk menangani isue resiko dan instrumen katalis untuk mencapai hal tersebut.
Diperlukan mekansime monitoring dan akuntabilitas agar komitmen negara majau dan dunia dalam pembiayaan dan pelaksanaan program perubahan iklim.
"Itu agenda besar dan penting yang dibahas dalam Pertemuan di Paris ini," ucapnya.
Dia mengatakan, perubahan iklim adalah ancaman bagi seluruh kemanusian dan dunia. Kerjasama global merupakan keharusan. Namun untuk mewujudkan itu sungguh tidak mudah dalam situasi dunia yang makin terfragmentasi.
"Indonesia akan terus berpartisipasi aktif dan konstruktif dalam ikut menjaga ketertiban dan keselamatan dunia berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan dan keadilan sosial. Itu perintah konstitusi kita," pungkas Sri.
(Taufik Fajar)