IMF Minta RI Cabut Larangan Ekspor Nikel, Pengusaha: Kita Tak Bisa Didikte

“Dengan investasi yang meningkat pesat, lapangan pekerjaan otomatis terbuka khususnya di sektor pertambangan dan industri logam dasar,” kata Akbar.

Melansir data Kementerian Investasi, terjadi pertumbuhan penciptaan lapangan kerja di sektor tersebut sebesar 26,9% selama empat tahun terakhir, begitu juga dengan neraca dagang Indonesia. Setelah kebijakan hilirisasi digalakkan, neraca dagang menjadi surplus USD54,5 miliar

Akbar menilai bahwa kebijakan hilirisasi yang dilakukan Presiden Jokowi benar-benar bermanfaat bagi perekonomian dalam negeri. Sebab itu ia mendukung, dan meminta kepada pemerintah untuk mengabaikan rekomendasi yang diberikan IMF.

"Indonesia tidak bisa didikte. Apalagi soal urusan kebijakan yang tujuannya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju," imbuh Akbar.

Sebagaimana diketahui, IMF memberikan catatan tentang rencana hilirisasi nikel di Indonesia dalam dokumen 'IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia'.

Dalam dokumen tersebut, IMF menyampaikan kebijakan Indonesia seharusnya berlandaskan analisis terkait biaya dan manfaat lebih lanjut. Kebijakan juga harus mempertimbangkan dampak-dampak terhadap wilayah lain.

Atas alasan itu, IMF lantas mengimbau Indonesia mempertimbangkan kebijakan penghapusan bertahap terhadap pembatasan ekspor nikel. Bahkan tidak memperluas pembatasan ekspor ke komoditas lainnya.

(Zuhirna Wulan Dilla)