MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa realisasi pendapatan dan belanja negara menunjukkan defisit tahun 2022 sebesar Rp460,4 triliun. Defisit ini setara 2,35% terhadap PDB.
Angka defisit ini lebih rendah dari tahun 2020 dan dari APBN awal yang didesain sebesar 4,69%.
BACA JUGA:
Angka ini juga lebih kecil dari defisit APBN 2021 yang menyentuh 4,57%.
"Defisit 2,35% sudah di bawah 3% dari PDB yang diamanatkan oleh UU nomor 2 tahun 2020. Ini artinya, APBN jauh lebih cepat sehat dari yang diamanatkan UU tersebut," ungkap Sri dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-29 Masa Persidangan V tahun sidang 2022-2023 di Jakarta, Selasa (11/7/2023).
Dengan defisit yang lebih rendah, maka realisasi pembiayaan 2022 sebesar Rp590,9 triliun.
BACA JUGA:
"Ini adalah hanya 70,34% dari yang direncanakan semula di dalam APBN sebesar Rp840,2 triliun. Atau dalam hal ini, pemerintah telah mengurangi issuance atau penerbitan utang lebih dari Rp250 triliun dari yang seharusnya dalam APBN," terang Sri.
Dia menyebut, di sisi lain, pembiayaan dalam negeri sebesar Rp563,8 triliun dan pembiayaan luar negeri mencapai Rp27,1 triliun. Di dalam menutup defisit, pembiayaan 2022 dimanfaatkan untuk investasi pemerintah baik pada BLU maupun BUMN.
"Di dalam rangka investasi di bidang SDM seperti LPDP dan lembaga-lembaga yang mendorong pendidikan seperti Dana Abadi Pendidikan, Dana Abadi Perguruan Tinggi, Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Pesantren, dan Dana Abadi di bidang Kebudayaan," sambung Sri.
Pembiayaan investasi juga untuk mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mendukung pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok Indonesia.
"Dengan defisit yang levelnya lebih rendah, maka akibat pendapatan negara yang lebih baik, dan belanja negara yang terus dijaga optimal, tahun 2022 terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau SILPA sebesar Rp130,5 triliun," pungkas Sri.
(Zuhirna Wulan Dilla)