Ke DPR, Sri Mulyani Lapor Keuangan Pemerintah Raih Opini WTP dari BPK

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan (P2) APBN TA 2022. Dokumen RUU ini disampaikan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP tahun 2022 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

RUU P2 APBN 2022 diajukan memenuhi ketentuan UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan UU nomor 6 tahun 2021 tentang APBN TA 2022.

"BPK memberikan penilaian terbaik berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP 2022, tentunya dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan," ujar Sri dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-29 Masa Persidangan V tahun sidang 2022-2023 di Jakarta, Selasa (11/7/2023).

Dalam kesempatan tersebut, dia juga mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah berpartisipasi, khususnya DPR dan BPK yang bersama-sama mengawasi dan melaksanakan APBN TA 2022.

"Kami sampaikan terima kasih atas banyaknya masukan dan rekomendasi bermanfaat yang diberikan untuk perbaikan tata kelola keuangan negara," ungkap Sri.

Sebagai informasi, APBN TA 2022 mencatatkan defisit Rp460,4 triliun atau 2,35% terhadap PDB. Pendapatan negara di tahun 2022 mencapai Rp2.635,8 triliun, tumbuh 31,05% dibandingkan tahun 2021.

Di sisi lain, realisasi belanja negara mencapai Rp3.096,3 triliun, atau 99,67% dari pagu anggaran. Belanja negara meningkat Rp309,8 triliun atau 11,12% dibandingkan tahun 2021.

"Dengan defisit yang lebih rendah, realisasi pembiayaan 2022 sebesar Rp590,9 triliun. Ini adalah hanya 70,34% dari yang direncanakan semula di dalam APBN sebesar Rp840,2 triliun. Atau dalam hal ini, pemerintah telah mengurangi issuance atau penerbitan utang lebih dari Rp250 triliun dari yang seharusnya dalam APBN," pungkas Sri.

(Feby Novalius)