Sri Mulyani Habiskan Rp387,8 Triliun untuk Belanja 768 Ribu Paket Produk Lokal

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati optimistis bahwa Indonesia akan terus meningkatkan produksi dan kemampuan ekonominya, terutama UMKM.

Salah satu upayanya adalah menggunakan APBN, belanja Kementerian/Lembaga (K/L), pemerintah daerah (pemda), serta BUMN untuk memberikan afirmasi pada produk-produk di dalam negeri, terutama produk-produk UMKM.

 BACA JUGA:

"Jumlah yang tadi disampaikan adalah untuk keseluruhan LKPP yang ditargetkan adalah Rp1.112,48 triliun," ujar Sri usai Opening Ceremony Temu Bisnis Tahap VI Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) 2023 di Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Adapun angka ini terdiri dari 5,3 juta paket pengadaan yang diharapkan akan mampu meningkatkan produk-produk dalam negeri untuk bisa digunakan.

"Ini juga berarti penciptaan kesempatan kerja," tambah Sri.

 BACA JUGA:

Untuk produk yang sekarang ini sudah direalisasi sebesar Rp387,8 triliun atau 768 ribu paket.

Sehingga, Sri menilai bahwa masih cukup banyak pada sisa waktu 6 bulan ini dalam menggunakan APBN dalam rangka penguatan perekonomian Indonesia.

"Dari sisi e-katalog, juga ditargetkan Rp500 triliun dan terutama untuk UMKM tadi diharapkan akan mampu memanfaatkan e-katalog dan mampu bersaing secara sehat," tambah Sri.

 BACA JUGA:

Maka dari itu, untuk mewujudkan kemerdekaan dalam belanja Produk Dalam Negeri (PDN) diperlukan kolaborasi dari seluruh pihak. pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), bersama Kadin Indonesia menyelenggarakan acara Temu Bisnis (Business Matching) Tahap VI dengan tema “Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri, Wujudkan Kemandirian Bangsa”.

“Tema ini selaras dengan semangat peringatan hari Kemerdekaan Indonesia ke-77, serta mengamplifikasi semangat aksi afirmasi belanja produk dalam negeri dan mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang telah digaungkan oleh Bapak Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022," tandas Sri.

(Zuhirna Wulan Dilla)