Stafsus Sri Mulyani Sentil Faisal Basri soal Hilirisasi Nikel Untungkan China: Anda Keliru!

Menanggapi hal ini, Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Yustinus Prastowo melalui akun resmi Twitternya @prastow menjelaskan soal PNBP dan royalti.

"Anda keliru ketika bilang tdk ada pungutan karena faktanya melalui PP 26/2022 diatur tarif PNBP SDA dan royalti atas nikel dan produk pemurnian," tulisnya.

 BACA JUGA:

Sejalan dengan amanat UU 3 Tahun 2020 tentang Minerba, pengelolaan mineral diarahkan untuk mendukung hilirisasi. Terkait kebijakan tersebut pemerintah melakukan upaya a.l :

1. Pelarangan ekspor bijih nikel pada tahun 2020.

2. Pemberian tarif royalti yang berbeda antara IUP yang hanya memproduksi/menjual bijih nikel dibandingkan dgn IUP yang sekaligus memiliki smelter. Tarif royalti untuk bijih nikel 10% dan tarif untuk Feri Nikel atau Nikel Matte sebesar 2%.

Yustinus menyebut royalti memang pungutan yang secara konsep dan aturan dikenakan thd eksploitasi sumber daya alam.

"Ini berlaku umum. Utk Ijin Usaha Industri pungutannya tentu bukan royalti, melainkan bea keluar (saat impor) dan pajak2 lain (PPh, PPN, Pajak Daerah dll)," tulisnya lagi.

Namun meski sudah diberi penjelasan oleh Yustinus, rupanya Faisal masih tetap menyanggah.

"Mas Pras yb, rasanya saya tidak keliru. Yg saya katakan adalah tidak ada pungutan sama sekali untuk ekspor produk smelter seperti diterapkan untuk sawit," balas Faisal di unggahan Yustinus.

(Zuhirna Wulan Dilla)