Tren Pembangunan Pembangkit Listrik RI dalam 10 Tahun Terakhir

JAKARTA - Ombudsman RI menyoroti sumber energi Indonesia yang masih bergantung pada batu bara. Meski demikian, Ombudsman mengapresiasi upaya yang dilakukan pemerintah dalam merealisasikan target target Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebesar 23% pada tahun 2025.

“Tren penyediaan pembangkit listrik dalam 10 tahun terakhir mengindikasikan adanya komitmen pemerintah dalam menyediakan energi listrik yang lebih bersih, mulai dari menyediakan pembangkit listrik yang bersumber dari EBT, mengenalkan teknologi Clean Coal Technology (CCT), hingga mengenalkan pembangkit Variable Renewable Energy (VRE) yang memiliki karakteristik intermittent, dengan beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)," ujar Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto, Sabtu (19/8/2023).

Namun demikian, pembangkit listrik berbahan bakar batu bara masih mendominasi suplai energi listrik di Indonesia sedangkan pembangkit listrik EBT mengambil porsi 14,69% dari total kapasitas pembangkit listrik terpasang nasional.

"Saat ini Indonesia masih bergantung pada penggunaan batubara PLTU untuk kontrak jangka panjang hingga tahun 2050. Selain itu, masih banyak daerah di Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) yang masih belum terjangkau listrik. Dari segi rasio elektrifikasi, apakah sudah faktual masuk ke seluruh desa di Indonesia?” ujarnya.

Menurut Hery, pengembangan EBT di Indonesia memiliki beberapa tantangan di antaranya adalah potensi EBT yang cukup besar namun lokasi yang tersebar.

“Sosialisasi dan edukasi yang sistemik dan berkesinambungan diperlukan untuk meminimalkan resistensi masyarakat terhadap proyek pembangkit listrik berbasis EBT. Selain itu, tantangan lainnya adalah ketersediaan pinjaman lunak di dalam negeri yang masih terbatas, keterbatasan ketersediaan infrastruktur pendukung khususnya di wilayah Indonesia Timur, ketergantungan pada teknologi dan perangkat EBT dari luar negeri yang masih tinggi, serta tidak semua pembangkit listrik EBT dapat terintegrasi dan terkoneksi dengan sistem ketenagalistrikan setempat, terutama untuk pembangkit listrik yang memiliki karakteristik intermittent,” jelas Hery.

Hery mengungkapkan dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan, jaminan ketersediaan energi listrik yang andal, cukup, berkualitas, dan ekonomis menjadi prasyarat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan sosial, penciptaan lapangan kerja produktif, memperkuat industri, dan menciptakan sektor bisnis yang sehat.

“Dalam bisnis perusahaannya harus dibuat sehat, harus didukung oleh regulasi-regulasi yang memungkinkan industri kelistrikan tumbuh secara sehat, pelanggan juga harus dilayani secara sehat,” tegas Hery.

Lebih lanjut, tren pergeseran penggunaan sumber energi fosil yang tidak terbarukan seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara ke sumber energi terbarukan seperti energi surya, energi angin, dan energi air menjadi semakin penting karena masalah lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam BBM fosil yang semakin menipis.

“Transisi energi juga mencakup upaya untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil. Upaya transisi energi melibatkan kebijakan pemerintah yang mendukung sumber energi terbarukan dan memberikan insentif untuk mengurangi penggunaan energi fosil. Dorongan Electrifyng Lifestyle sebagai solusi di lini tengah dengan berbasis baterai dengan bahan baku nikel menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah dibandingkan dengan BBM fosil. Namun di level hulu pembangkit listriknya masih mengandalkan batubara di PLTU, sementara di level hilir belum disiapkan pengelolaan limbah baterainya,” jelas Hery.

(Feby Novalius)