Daftar BUMN yang Bakal Digabung

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menyiapkan beberapa rencana penggabungan atau merger sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Aksi korporasi ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi hingga menyehatkan bisnis perusahaan.

Skema merger adalah perseroan yang memiliki lini bisnis sama dan berada di satu klaster. BUMN-BUMN inilah yang akan dileburkan menjadi satu hingga empat entitas perusahaan saja.

Adapun klaster yang akan di merger Erick Thohir, di antaranya penerbangan, konstruksi, galangan kapal. Sementara panas bumi akan menjadi holding baru.

Berikut deretan klaster BUMN yang nantinya digabungkan pemegang saham:

Penerbangan

Dua maskapai milik negara, PT Citilink Indonesia dan Pelita Air Service (PAS), akan dilebur menjadi satu entitas. Kabar awal PT Garuda Indonesia Tbk, juga masuk dalam konsolidasi tersebut.

Namun, pernyataan terakhir Erick Thohir bahwa Garuda Indonesia tetap menjadi maskapai premium milik pemerintah yang berdiri sendiri.

Proses peleburan dua maskapai penerbangan nasional itu ditargetkan terealisasi pada tahun ini atau awal tahun depan

"Garuda tetap di premium, lalu Citilink sama Pelita merger, tapi kita lihat pembukuannya seperti apa, kalau bisa tahun ini, ya tahun ini, kalau tidak awal tahun depan," ujar Erick saat ditemui di kawasan DPR RI, ditulis Jumat (1/9/2023).

Tahapan merger saat ini sudah mencapai 30 persen dan terus digodok Kementerian BUMN, termasuk konsolidasi pembukuan keuangan kedua maskapai.

Citilink Indonesia merupakan anak perusahaan Garuda Indonesia dengan kepemilikan saham sebesar 67 persen. Dan 33 persen lainnya dikantongi PT Aerowisata.

Sementara saham pengendali atas Pelita Air dimiliki PT Pertamina (Persero), selaku BUMN di sektor minyak dan gas bumi (migas). Pelita merupakan anak usaha Pertamina yang bergerak di sektor penerbangan.

Konstruksi atau Karya

Di klaster konstruksi, dari sepuluh perusahaan infrastruktur akan dirampingkan menjadi empat perusahaan saja.

Dalam kajian Kementerian BUMN, perampingan perlu dilakukan lantaran jumlah perusahaan saya cukup banyak. Jumlah itu di luar perseroan yang ditangani PPA/Danareksa.

Konsolidasi BUMN Karya tidak saja dilakukan untuk perusahaan di luar PPA, namun berlaku juga bagi perseroan yang menjadi 'pasien' PPA. Erick sendiri sudah meminta agar perseroan yang ditangani PPA segera di-merger-kan.

Usai merger, Erick akan membuat segmentasi berdasarkan fokus bisnis perusahaan. Misalnya, BUMN Karya yang ahli (expertise) di jalan tol, perumahan, pembangunan kilang minyak, dan sektor lainnya.

Dia mencontohkan penggabungan antara PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) dan PT Wijaya Karya Tbk, (WIKA), lalu PT Hutama Karya (Persero) dan PT Waskita Karya Tbk,

Galangan Kapal

Klaster lain yang di-merger adalah BUMN galangan kapal. Erick mengatakan, perusahaan di bawah naungan PPA akan digabungkan. Aksi korporasi ini dipandang perlu untuk memenuhi kebutuhan kapal di Tanah Air.

Dia mencatat, Holding BUMN Pertahanan atau Defend Id hingga PT Pertamina (Persero) memerlukan kapal untuk operasional bisnisnya.

Tercatat, ada tiga BUMN galangan kapal yang masuk dalam klaster industri manufaktur (KIM). Ketiganya adalah PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) serta PT Industri Kapal Indonesia (Persero).

Panas Bumi

Proses konsolidasi juga terjadi di sektor panas bumi atau geothermal. Namun, di sektor ini proses integrasi ditempuh melalui pembentukan holding BUMN baru.

Perusahaan yang nantinya masuk dalam holding diantaranya PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), PT Geo Dipa Energi (Persero) atau Geo Dipa, dan PT PLN Geothermal (Persero).

Menurut dia, saat ini, tahapan pendirian holding tersebut sedang dimatangkan Kementerian BUMN.

"Nantinya yang Geo Dipa, ada juga yang di PLN, ada juga di Pertamina, menjadi satu kesatuan, sebuah grup yang kalau tidak salah bisa menjadi yang terbesar di dunia," ucap Erick.

Menteri BUMN mengungkapkan, proses pembentukan sudah disepakati bersama dengan Kementerian Teknis, salah satunya Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Langkah itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Geothermal merupakan base load atau beban listrik dasar, dimana, jumlah permintaan minimum yang harus dipenuhi suatu sistem tenaga listrik dalam jangka waktu tertentu. Karena itu, panas bumi bukan dalam pendekatan intermiten, seperti solar.

(Feby Novalius)