Dirut BUMN Ngadu ke DPR Minta Pemerintah Bayar Utang

JAKARTA – Sejumlah Direktur Utama BUMN mengadukan utang yang belum dibayar pemerintah kepada Komisi VI DPR RI. Hal ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI.

Pada pertemuan tersebut, mereka meminta pemerintah melunasi piutang perseroan yang belum dibayarkan. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pihaknya mendorong agar pemerintah segera membayarkan utangnya kepada perseroan. Dukungan secara politik dari Komisi VI pun diperlukan.

Dia sendiri enggan membocorkan total piutang BUMN yang belum dilunasi pemerintah. "Intinya kami mendorong adanya percepatan pembayaran," ujar Kartika saat ditemui di kawasan DPR/MPR, Rabu (20/9/2023).

Lelaki yang akrab disapa Tiko itu mengaku setiap tahunnya terdapat outstanding atau tagihan, hal ini berkaitan dengan penugasan pemerintah kepada BUMN.

"Kali ini melaporkan penugasan, ya memang setiap tahun selalu ada outstanding dari penangguhan," katanya.