Perketat Proyek, PUPR Tak Ingin Pembangunan Jalan Tol Jadi Sarang Korupsi

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan pembangunan jalan tol JORR Eleveted Cikunir - Ulujami bakal dipantau ketat untuk menghindari potensi korupsi.

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Miftachul Munir mengatakan hal tersebut mengingat kasus proyek tol MBZ yang beberapa waktu lalu terbukti adanya praktik korupsi saat dalam proses perencanaan hingga konstruksinya.

 BACA JUGA:

Munir menjelaskan, proyek tol JORR Eleveted memang diprakarsai oleh pihak swasta. Namun nantinya Kememterian PUPR juga bakal membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk proyek konstruksi tersebut, hal itu kerap dilakukan pada proyek-proyek dengan sumber pendanaan dari APBN.

"Jadi ada indikasi ya, pengawasan pada satu proses itu ada mark up harga satuan, sehingga kedepannya kita akan atur harga perkiraan sendirinya (HPS), kalau di proyek APBN biasanya kita ada panduan, jadi itu akan kita atur di kontraktornya BUJT," ujar Munir dalam konferensi pers Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres untuk Jalan Tol JORR Elevated Cikunir – Ulujami, di Kementerian PUPR, Selasa (17/10/2023).

 BACA JUGA:

Lebih lanjut, Munir mengatakan untuk memperkuat sisi pengawasan, pihaknya juga akan melakukan rekrutmen atau pihak ketiga yang menjadi semacam konsultan independen khusus untuk mengawasi proyek tersebut.

Konsultan itu juga termasuk dilibatkan untuk menimbang HPS yang disusun oleh BUJT terkait kewajaran harga poryek tol eleveted tersebut.