Menteri Bahlil Harap Presiden Baru Lanjutkan Hilirisasi

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan harapannya pada presiden baru nantinya. Bahlil mengharapkan pengganti Presiden Jokowi dapat melanjutkan program hilirisasi.

Pasalnya, hilirisasi menjadi kunci agar Indonesia bisa menjadi negara maju dan mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

“Saya harap Presiden ke depan atau ketiga calon presiden, bisa melanjutkan ini, karena saya juga ada keyakinan ada pihak lain yang tidak pingin barang ini dilanjutkan,” katanya, dikutip dari Antara, Jakarta, Jumat (20/10/2023).

Bahlil mengingatkan, jika tidak melanjutkan program hilirisasi, maka Indonesia akan kembali ke zaman penjajahan di mana kala itu Indonesia dikendalikan Belanda untuk dikeruk bahan bakunya.

“Kalau ada pihak lain yang tidak ingin dilanjutkan, ini sama dengan kembali lagi ke zaman penjajahan karena dulu zaman Belanda itu, kenapa kita dikendalikan VOC, karena hanya mengambil bahan baku, kemudian ekspor,” katanya.

Program hilirisasi, lanjut Bahlil, sebenarnya sudah mulai diinisiasi sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2009 dengan membuat UU Minerba untuk melarang ekspor.

Namun, aturan tersebut baru terlaksana di masa pemerintahan Presiden Jokowi pada 2020.