Dia mengatakan bahwa para pekerja informal perlu diformalkan. Maka dari itu, pemerintah meminta BPJS Kesehatan untuk masuk.
"Mungkin mereka mengiur sedikit, dari pendapatannya jual bakso, jual sate, supaya dia punya asuransi hari tua dan itu berarti pemerintah bisa hadir. Jaminan Kehilangan Pekerjaan, ini sekarang ada instrumen untuk memberikan," tambah Sri.
Dia mengatakan bahwa kelompok rentan sangatlah banyak. Dia mencontohkan misalkan masyarakat miskin di Pulau Jawa dan Pulau Papua berbeda, maka intervensinya akan berbeda pula. Belum lagi kelompok yang kurang gizi, tidak ada akses pendidikan, kesehatan, akses modal, akses internet, itu menggambarkan bagaimana APBN dalam upayanya mencapai inklusivitas menggunakan berbagai instrumen.
"Dari mulai belanja infrastruktur, konektivitas, sampai kepada akses modal dan bahkan akses modal diberikan subsidi seperti KUR, UMi," pungkas Sri.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)