Sederet PR Sektor Pertanian Jelang Akhir Masa Pemerintahan Jokowi

JAKARTA - Ada sejumlah tantangan pertanian mendekati akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini menyusul pengangkatan resmi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian yang baru, menggantikan Syahrul Yasin Limpo.

"Pertama, masalah pupuk harus segera diselesaikan karena bulan Februari-Juni 2024 terjadi panen raya padi di berbagai daerah sentra produsen. Saat ini pun beberapa komoditas seperti jagung membutuhkan dukungan ketersediaan dari pupuk bersubsidi dalam jumlah yang besar," kata Ekonom sekaligus Direktur Celios, Bhima Yudhistira Rabu (25/10/2023).

 BACA JUGA:

Tantangan kedua adalah memastikan pemberantasan korupsi di semua lini Kementerian Pertanian.

Korupsi membuat bantuan pertanian tidak efektif, kurang tepat sasaran dan jelas merugikan petani sekaligus APBN.

"Jangan ulangi kesalahan Menteri Pertanian sebelumnya yang terjerat korupsi. Mentan diminta untuk mengaktifkan whistle blower system untuk membongkar sisa-sisa korupsi di internal," ucap Bhima.

Dia juga meminta agar Mentan yang baru terus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian BUMN untuk mempercepat infrastruktur pertanian terutama perbaikan sarana irigasi, bendungan dan gudang penyimpanan pangan di berbagai daerah.

 BACA JUGA:

"Tantangan selanjutnya adalah mengurai benang kusut program Food Estate dan Reforma Agraria sehingga optimalisasi lahan pertanian berkorelasi dengan naiknya produksi pangan, peningkatan ekspor produk agrikultur, dan mencegah deforestasi," tambah Bhima.

Selain itu, regenerasi petani menjadi tantangan yang fundamental. Sektor pertanian semakin dijauhi oleh tenaga kerja usia produktif. Kuncinya menurut Bhima adalah pemberian dukungan teknis, jaringan pasar dan digitalisasi di sektor pertanian.

"Libatkan perguruan tinggi dan lembaga penelitian pertanian dalam memecahkan berbagai masalah. Salah satunya dalam riset bibit unggul tahan cuaca ekstrem dan berbagai penelitian lainnya yang tepat guna," sambung Bhima.

Dia juga menyarankan agar Kepala Badan Pangan Nasional sebagai koordinator utama masalah pangan perlu tegas terhadap Menteri yang tidak memiliki kinerja yang baik dalam mengendalikan hulu pertanian.

"Jangan segan untuk menegur, bahkan melaporkan ke Presiden apabila ada Menteri yang setengah hati dalam mendorong produksi pertanian," pungkas Bhima.

(Zuhirna Wulan Dilla)