Ia menjelaskan petani yang tadinya hanya bisa akses pupuk bersubsidi melalui kartu tani, nantinya para petani juga dapat mengakses pupuk hanya dengan KTP.
“Upaya-upaya percepatan tanam kita lakukan, juga anggarannya sudah disetujui Rp5,8 triliun, mudah mudahan tahun depan bisa kita tekan impor dan tingkatkan produksi, begitupun pupuk, petani yang bermasalah dengan pupuk, karena harus dengan kartu tani, sekarang bisa dengan hanya KTP,” ungkapnya.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Ali Jamil mengatakan, Kementan telah mengusulkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2023 sebesar Rp5,83 triliun mendukung peningkatan produksi padi dan jagung melalui berbagai tindakan yaitu kegiatan percepatan tanam, peningkatan produksi padi, dan jagung melalui penyedia benih, alsintan, pupuk dan pestisida, optimalisasi lahan rawa dan insentif bagi petugas lapangan.
“Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian konsisten mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ABT 2023 dan 2024 sebesar Rp3,1 triliun melalui kegiatan Survey Investigation Design (SID), Optimasi Lahan, Pupuk dan Alsintan Prapanen, yang direncanakan dilaksanakan dalam 2 tahap,” tuturnya.
Tahap I 2023, lanjutnya, akan dialokasikan untuk kegiatan sebesar Rp2,2 triliun dan sebagai lanjutannya di Tahap II, akan dilaksanakan pada TA 2024 dengan nilai sebesar Rp902 miliar.