Belanja Pemerintah Baru Rp1.572,2 Triliun, Dihabiskan untuk IKN hingga Bansos

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp1.572,2 triliun hingga 31 Oktober 2023. Angka ini setara 70% dari pagu yang ditetapkan dalam APBN.

"Ini terdiri atas, yang pertama, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp768,7 triliun atau 76,8% dari pagu," ucap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi November 2023 di Jakarta, Jumat (24/11/2023).

Belanja K/L ini dipengaruhi dukungan persiapan pelaksanaan Pemilu, pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, dan penyaluran berbagai bansos.

"Ini mencakup realisasi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bansos," sambungnya.

Yang kedua, belanja non K/L yang tercatat sebesar Rp803,6 triliun. Angka ini setara 64,5% dari pagu.

"Ini terdiri dari realisasi subsidi dan kompensasi BBM dan listrik, program Kartu Prakerja, serta subsidi pupuk," ucap Sri.

Dari total belanja tersebut, Sri menyebut bahwa sebanyak Rp899,1 triliun atau 57,2% manfaat belanja pemerintah pusat langsung dinikmati masyarakat.

Dalam kategori belanja K/L, anggaran bansos PKH tercatat sebesar Rp19,6 triliun untuk 9,9 juta KPM, kartu Sembako Rp36,3 triliun untuk 18,5 juta KPM, PBI JKN Rp38,6 triliun untuk 96,4 juta peserta, dan bansos pangan Rp8,2 triliun. Selain itu, juga terdapat bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik Rp1,2 triliun untuk 489,5 ribu Ha, bantuan alat dan mesin pertanian Rp574,6 miliar, dan bantuan ternak Rp196,6 triliun.