Menteri ESDM Kunjungi Freeport, Bahas Kontrak?

Tambang Grasberg berada di ketinggian +4.200 mdpl. Di tempat ini, penambangn menggunakan metode penambangan terbuka sehingga memungkinkan penggunaan alat berat berukuran besar seperti shovel dan truk besar (haul truck) untuk menambang material. Sejak tahun 2020, tambang terbuka Grasberg sudah tidak beroperasi lagi.

Tambang bawah tanah yang dimiliki PTFI saat ini merupakan yang terbesar di dunia dan berada di ketinggian +2.500 - +3070 mdpl. Freeport Indonesia kini telah menyongsong era tambang bawah tanah. Tambang bawah tanah yang saat ini aktif beroperasi adalah Grasberg Block Cave, Deep Mill Level Zone (DMLZ) dan Big Gossan.

Setelah diproses di pabrik pengolahan (Mill) dengan cara penghancuran, penggilingan dan pengapungan (flotasi), menghasilkan lumpur konsentrat. Selanjutnya, dialirkan melalui jalur pipa sepanjang 110 km (74 mil) ke pabrik pengering. Di sini, lumpur yang mengandung tembaga, emas dan perak dikeringkan hingga kadar kandungan air sembilan persen. Konsentrat kering ini nantinya akan dikirim seluruhnya ke pabrik peleburan dan pemurnian di Gresik, Jawa Timur melalui jalur laut.

Kota pendukung operasional di dataran rendah adalah Kota Kuala Kencana yang diresmikan pada tanggal 5 Desember 1995. Dengan lahan seluas 17.000 Ha, Kuala Kencana didesain untuk menjadi kota ramah lingkungan, salah satu kota yang unik dan indah, serta merupakan kota pertama di Indonesia yang memiliki jaringan bawah tanah untuk air dan listrik, pusat distribusi air, pengumpulan limbah dan pengolahannya.

Total karyawan PTFI saat ini sebanyal 6.344 pegawai dengan komposisi pegawai dari Papua sebanyak 2.397 (37,8%) pegawai, Non-Papua 3.773 (59,5%) pegawai dan pegawai asing sebanyak 174 (2,7%).

Kepemilikan saham PTFI saat ini mayoritas atau sebanyak 51,2% saham dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Total investasi sosial PTFI selama 30 tahun terakhir (1992-2022) sebesar USD2 miliar kedepannya, PTFI akan melanjutkan investasi sosial rata-rata USD100 juta/tahun hingga 2041.

Sebelumnya, Arifin mengaku masih mengkaji denda administratif keterlambatan pembangunan smelter dari PT Freeport Indonesia (PTFI). Hal itu diungkapkannya merespon, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menghitung risiko denda administratif keterlambatan pembangunan smelter dari PTFI mencapai US$501,94 juta atau setara dengan Rp7,7 triliun (asumsi kurs Rp15.525 per dolar AS).

"Ya nanti kan pasti antara klaim dengan yang di-grand-kan itu kan pasti ada ketidakcocokan," jelas Arifin di Kementerian ESDM.

(Taufik Fajar)