Kemiskinan dan Lapangan Kerja Jadi PR Besar Presiden Terpilih

JAKARTA - Masyarakat mengharapkan presiden terpilih dapat menyelesaikan masalah kemiskinan dan membuka banyak lapangan kerja baru di Indonesia.

Berdasarkan hasil survei Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia tercatat bahwa mayoritas responden menginginkan pemimpin Indonesia di masa mendatang dapat mengatasi persoalan-persoalan tersebut.

Survei CORE Indonesia dilakukan pada 22 November sampai 2 Desember 2023 di 23 provinsi menunjukan, 534 responden yang terdiri dari 48,4% merupakan responden Gen Z, 16,6% merupakan responden Millenial, 29% merupakan responden Gen X, dan 5,8% merupakan responden Boomer.

Founder CORE Indonesia Hendri Saparini menjelaskan bahwa masyarakat ingin agar presiden terpilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dapat menuntaskan isu kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

“Usia berapapun, bagi mereka yang terpenting adalah kemiskinan. Mau tua, mau muda, kemiskinan itu isu yang pertama. Kedua adalah penciptaan lapangan kerja,” ucap Hendri dalam pembicaraan di Seminar CORE Indonesia Economic Outlook 2023, Selasa (12/12/2023).

Menurut Hendri, dari responden yang ada untuk menyelesaikan kemiskinan, mereka lebih mementingkan subsidi pendidikan dan kesehatan dibandingkan dengan bantuan sosial tunai maupun non tunai. Mereka lebih membutuhkan pelatihan keterampilan dan pelibatan usaha masyarakat miskin dalam program pemerintah.

Sementara itu, untuk mengatasi masalah pengangguran, responden sangat menginginkan program penyediaan lapangan kerja. Responden dengan pendapatan Rp1-3 juta dan di atas Rp7 juta juga berharap pemerintah membuat program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan.

“Karena 1% pertumbuhan ekonomi itu hanya menyerang tenaga kerja, yang nganggur di kita itu sebagian besar adalah pendidikan SMP ke bawah, jadi artinya penciptaan lapangan kerja itu jadi isu yang sangat sangat penting. Informasi tentang lowongan kerja itu penting,” kata Hendri.

Tambahan, terdapat 5 kebijakan subsidi yang terpenting bagi responden yaitu Bahan Bakar Minyak (BBM 48,8%), pendidikan (25%), listrik (10,5%), pupuk (7,5%), dan kesehatan (2,8%).

“Ternyata subsidi yang paling penting bagi mereka adalah subsidi BBM, karena itu akan berpengaruh terhadap semua kebijakan kehidupan mereka,” lanjutnya.