Kejar Target Rampungkan Pembangunan IKN, Pemerintah Prioritaskan Investor Dalam Negeri

Salah satu perwakilan Konsorsium Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pendiri Agung Sedayu Sedayu Group Sugianto Kusuma menyatakan apresiasi kepada pemerintah atas percepatan dan respons yang baik dalam segala kendala yang dihadapi oleh para penanam modal.

Lebih lanjut, Sugianto menyampaikan harapan tersedianya bahan material yang dekat dengan lokasi proyek agar percepatan pembangunan proyek menjadi lebih efektif dan efisien. "Ya saya harap urusan logistik agar segera ditindaklanjuti. Izin usaha sudah mudah, sehingga peluang upacara 17 Agustus 2024 sangatlah besar," ucapnya optimis.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) saat melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Konsorsium Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang dipimpin oleh pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma. (Foto: dok. BKPM)

Groundbreaking berikutnya dijadwalkan akan dilakukan pada 20 Desember mendatang. Pemilihan waktu groundbreaking selanjutnya di IKN mengikuti jadwal Presiden Joko Widodo yang juga menginginkan setiap bulan dilakukan peletakan batu pertama dari para pelaku usaha atau lembaga dilakukan.

"Insya Allah minggu depan tanggal 20 an kita berharap semaksimal mungkin bisa tercapai karena mungkin sebagian sudah ada yang libur, tapi kita maksimalkan dulu sebelum libur harus sudah ada groundbreaking sebelum liburan,” ujar. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Badan Otorita IKN Agung Wicaksono kepada iNews Media Group, di Jakarta baru-baru ini.

Investor Minati 9 Proyek KPBU IKN

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebut ketertarikan investor terhadap proyek dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) cukup tinggi. Nilai investasi proyek tersebut mencapai Rp55 triliun untuk 9 proyek yang saat ini tengah dilakukan proses realisasi.

Direktur Pembiayaan Otorita IKN Muhammad Naufal Aminudin menuturkan, saat ini investor memang lebih banyak yang berminat untuk melakukan investasi dengan skema KPBU, karena mampu berbagi risiko dengan pemerintah. Sehingga investor tidak harus menanggung risiko investasi sendiri.