Pemerintah Diminta Cepat Buat Aturan Atasi Krisis Ekonomi

JAKARTA – Pemerintah dinilai harus membuat kebijakan secara cepat dan tepat untuk mengatasi kriris ekonomi saat ini.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani menyatakan sepanjang 2008 hingga 2019, jarak krisis semakin dekat. Gejolak ekonomi dunia yang dialami bersumber dari sektor keuangan, energi maupun perdagangan.

“Kalau kita lihat krisis jaraknya makin lama makin pendek, bahkan diperkirakan 2024 pasti akan ada krisis, 2025 itu masih ada krisis. Sehingga, kalau kita melihat hal ini tentu saja di dalam ekonom ada tiga, pelaku masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah atau regulator,” ujarnya dalam diskusi publik INDEF Evaluasi dan Perspektif Ekonom Perempuan terhadap Perekonomian Nasional, Kamis (28/12/2023).

Dia menjelaskan bahwa pemerintah harus mengatasi masalah ini dengan membuat kebijakan yang lebih cepat.

Namun, hingga saat ini pembuatan peraturan di Indonesia berbasis rule base yang memakan waktu sangat panjang. Banyaknya kebijakan justru membuat kerugian karena telah kehilangan momentum untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Oleh karena itu kalau kita lihat, banyak kebijakan yang justru bisa merugikan kita sendiri. Akibatnya kita kehilangan momentum untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi akibat kita dalam membuat kebijakan itu tidak fleksibel,” tuturnya.

“Karena itu sebenarnya kedepan undang-unduang harus semakin sedikit jumlahnya, unduang-undang sifatnya hanya besaran saja, tapi harusnya nantinya itu lebat pada level kebijakan entah itu kebijakan kementerian. Jadi tidak harus selalu itu di undang-undang. Kalau tidak dilakukan, kita akan selalu kehilangan momentum, sehingga 2045, Indonesia emas, tidak akan tercapai,” pungkasnya.

(Taufik Fajar)