Waduh! Ada 3.000 Hektare Tambang Ilegal di IKN

Saat patrol, juga dipasang beberapa papan yang disebar di beberapa titik rawan penambangan ilegal, seperti di Desa Sukomulyo Sepaku, dan Desa Loa Duri Ilir.

Kini anggota Satgas melakukan operasi yang menjadi temuan dalam kasus penambangan ilegal. Temuan itu berupa alat berat (wheel loader, excavator, truk pengangkut, kapal tongkang pengangkut), tumpukan batu bara, lokasi bukaan ilegal, serta pekerja tambang yang ada di lokasi.

Kasus yang sudah diproses dalam masa penanganan sebanyak 15 kasus. Kasu situ dibagi menjadi 2 penanganan, yakni 11 kasus dalam penyidikan oleh Polisi Daerah Kalimantan Timur (1 kasus di Kutai Kartanegara, 1 kasus di Penajam Paser Utara, 9 kasus di Polda Kaltim), dan 4 kasus lainnya oleh Balai Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan (3 kasus P.21 dan 2 kasus masih dalam penyidikan).

Direktur lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Otorita IKN, Onesimus Patiung menjelaskan rencana yang akan dilakukan dalam tahun 2024.

Pertama, Restrukturisasi organisasi satgas Pencegahan dan Penanggulangan Kegiatan Ilegal Bidang Pertambangan. Akan menambah kelompok Kerja (Pokja) sesuai dengan rencana kerja satgas yaitu Pokja Pencegahan, Pokja Deteksi/Intel, Pokja Penindakan, Pokja Penegakan Hukum/Yustisi, Pokja Pelaporan, serta Pokja Publikasi.

Kedua, menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan dalam kegiatan patrol dan operasi. Ketiga, melakukan persiapan untuk anggaran operasionalisasi tahun 2024.

Keempat, untuk memperkuat koordinasi antar stakeholder. Kelima, mempersiapkan SOP operasional pelaksanaan lapangan. Dan keenam, menentukan target pencapaian zero ilegal mining sebagai kontribusi di IKN.

Baca Selengkapnya: Ternyata Ada 3.000 Ha Tambang Ilegal di IKN, Harta Karun Ini yang Diambil

(Zuhirna Wulan Dilla)