MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
Anas menambahkan pemerintah juga memiliki komitmen dan kebijakan konkrit dalam menuntaskan tenaga non-ASN termasuk eks Tenaga Honorer Kategori II. Hal ini juga merupakan amanat UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
"Salah satunya dengan kebijakan konkrit penetapan formasi untuk PPPK yang mencapai 1,6 juta pada tahun ini, yang tentunya ini memberi ruang bagi tenaga non-ASN untuk menjadi PPPK,” jelas Anas.
Ia menjelaskan terkait talenta dosen, guru, dan tenaga kesehatan, pemerintah menekankan bahwa penataan yang dilakukan bukan hanya soal jumlah, tapi juga persebaran. Pemerintah akan berusaha mewujudkan pemerataan ke seluruh penjuru tanah air.
Visi besar Indonesia-Sentris yang telah pemerintah jalankan bukan hanya soal pembangunan infrastruktur fisik semata, tetapi juga pembangunan SDM agar daerah-daerah terutama di luar Jawa juga mendapatkan talenta unggul di bidang pendidikan dan kesehatan.
“ASN saat ini dan masa depan harus bisa mendorong peningkatan kinerja, akuntabilitas pemerintah, dan pemerataan kualitas pelayanan publik di seluruh tanah air termasuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal,” imbuhnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)