3. Rekrutmen Sudah Ada 2,3 Juta Orang
Presiden Jokowi telah mengumumkan rekrutmen sebanyak 2,3 juta orang. Hal ini berkaitan dengan dilakukan untuk melibatkan talenta digital yang diharapkan pemerintah dapat mengatasi tantangan ketenagakerjaan yang muncul akibat revolusi industri 4.0.
"Jadi sekarang tentu saja kami ingin mendapatkan talenta-talenta digital ya. Jadi dari 2,3 (juta formasi) ASN yang telah diumumkan oleh Bapak Presiden itu," ujar Rini.
4. Seleksi Tahap Awal
Rencananya, pada tahap pertama pelaksanaan rekrutmen CASN 2024 terdiri atas seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), akan dilaksanakan pada Mei 2024.
"Pelaksanaan seleksi awal ditargetkan bulan Mei, dan bila formasi belum terpenuhi, maka bisa dibuka seleksi berikutnya sampai akhir 2024,” kata Azwar Anas.
Azwar juga menjelaskan untuk tahap pertama diharapkan semua kementerian, lembaga, dan pemda dapat memasukkan data dalam platform digital yang telah disiapkan BKN.
5. Kemampuan yang Harus Dimiliki Pelamar
Rini menyampaikan instansi-instansi pemerintah akan didominasi oleh generasi muda. Untuk itu, ada ada beberapa kemampuan (skill) yang harus dimiliki oleh calon pelamar.
Yang pertama adalah kemampuan untuk berpikir kreatif, termasuk mengkonsep ide, mempunyai kemampuan desain dan visual, dan inovatif.
Kedua, kemampuan teknologi bagaimana memahami penggunaan perangkat lunak (software), bahasa pemrograman hingga kemampuan menganalisa data.
Ketiga yakni kemampuan komunikasi yang mencakup berbicara, menulis, mendengarkan, hingga bernegosiasi. Dan keempat, kemampuan manajemen dan kepemimpinan seperti kemampuan manajerial hingga pengambilan keputusan.
6. Prinsip Rekrutmen
Azwar Anas juga menegaskan bahwa proses rekrutmen akan dilaksanakan sesuai dengan prinsip yang telah dibangun. Prinsip tersebut meliputi kompetitif, adil, objektif, transparan, dan tanpa toleransi terhadap korupsi, kolusi, nepotisme dan tidak dipungut biaya. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa kualitas dan kuantitas ASN yang direkrut dapat diukur dan distandarisasi secara nasional.
Sebagai informasi, terkait dengan jadwal pelaksanaan seleksi, pemerintah akan mengumumkan usai melakukan pembahasan teknis dengan seluruh instansi.
(Feby Novalius)