Isu BUMN Diubah Jadi Koperasi Apa Dampaknya? Ini Kata Serikat Pekerja

Meliana Tesa, Jurnalis
Rabu 07 Februari 2024 18:15 WIB
Isu BUMN Jadi Koperasi Apa Dampaknya? (Foto: Kementerian BUMN)
Share :

Lebih lanjut Asmanudin mengatakan bahwa saat ini PTPN Group mempekerjakan sekitar 120-an ribu pegawai serta 200 ribu petani plasma sawit dan tebu rakyat yang secara konsisten berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi kepada masyarakat, perusahaan, dan negara.

“Kami mendukung sepenuhnya PTPN sebagai BUMN untuk melanjutkan program-program kerjanya dalam mengemban tugas pembangunan dan pengembangan perekonomian di Indonesia,” ujarnya.

Asmanudin menyayangkan munculnya ide tersebut, terlebih datang dari pemikiran yang dianggap seorang pakar koperasi. "Hasil diskusi itu jelas menghasilkan ide yang sembrono, ngaco, dan tidak faham apa yang dikerjakan BUMN," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan tudingan kepada dirinya soal perubahan status BUMN menjadi koperasi merupakan salah alamat.

Pasalnya, dia hanya memberikan tanggapan atas pertanyaan yang disodorkan wartawan mengenai gagasan dari tim sukses (timses) Capres-Cawapres nomor urut 1 untuk mengubah BUMN menjadi koperasi.

"Kalau saya, kan hanya menjawab dan merespons wartawan. Yang nanya bahwa pendapat itu dari tim AMIN, itu ya wartawan. Saya hanya merespons dan menjawab," ujar Erick di Jakarta, Selasa (6/2/2024).

Sementara, Capres) nomor urut 01 Anies Baswedan membantah bahwa ide pembubaran BUMN dan diganti menjadi koperasi datang dari tim sukses (timses). Menurutnya, pembubaran perseroan negara merupakan langkah yang tidak masuk akal.

Gagasan pembubaran BUMN ramai diberitakan dan mencuri perhatian publik, pasalnya ide tersebut dirumorkan datang dari timses Capres-Cawapres nomor urut 01. Hal itu semakin mencuat setelah Menteri BUMN Erick Thohir memberikan sanggahan, setelah dikonfirmasi awak media beberapa waktu lalu.

Menurut Anies, seyogyanya Kementerian BUMN sudah memahami bahwa informasi tersebut tidak rasional, sehingga tidak perlu ditanggapi dan dikutip.

“Jagi gini, ada jenis informasi yang kalau kita mendengar sudah langsung tau ini masuk akal atau tidak. Nah kalau ada jenis informasi yang kita dengar tidak masuk akal dan dikutip oleh yang memegang kewenangan (Menteri BUMN), maka dia tidak sedang menggunakan akal sehat,” ujar Anies di tempat berbeda.

(Dani Jumadil Akhir)

Halaman:
Lihat Semua
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita Finance lainnya