Banyak Nasabah Transaksi di Luar Negeri Gara-Gara Pajak Kripto

Tirta menilai, pengenaan pajak terhadap aset kripto perlu dievaluasi ulang mengingat industri kripto di Indonesia saat ini masih tergolong baru. Menurutnya, industri yang masih baru tersebut seharusnya diberi ruang untuk bertumbuh.

“Kalau dikenakan (pajak) langsung besar, industri kripto Indonesia masih embrio. Secara keseluruhan industri kripto masih baru. Industri yang masih baru perlu diberi ruang untuk bertumbuh,” ujarnya.

Oleh karena itu, bertepatan dengan proses peralihan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini, diharapkan juga menjadi momentum evaluasi untuk aturan pajak aset kripto.

“Biasanya pajak ada evaluasi kalau pajak aset kripto tidak direduksi, setidaknya pengenaannya tidak PPh dan PPn. Kami bersama asosiasi siap berkoordinasi dengan Dirjen Pajak,” terang Tirta.

Kendati demikian, menurutnya pengenaan pajak untuk aset kripto telah memberikan kontribusi besar pada penerimaan negara. Bahkan pajak aset kriptotelah melampaui 50 persen dari pajak fintech.

Sebelumnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat hingga akhir Januari 2024, realisasi pendapatan negara dari pajak kripto telah mencapai Rp39,13 miliar.

Rp18,2 miliar di antaranya berasal dari pajak penghasilan (PPh) pasal 22, kemudian sebesar Rp20 miliar berasal dari pajak pertambahan nilai (PPn) atas transaksi kripto.

Pada kesempatan yang sama, dari sisi pelaku industri, Direktur Utama Indodax Oscar Darmawan berharap bahwa pajak PPn terhadap aset kripto dapat dievaluasi ulang, dan hanya menerapkan PPh sepertihalnya transaksi di pasar saham.

“Perkembangan regulasi semakin baik di Indonesia dengan adanya pajak kripto baik PPh dan PPn, tetapi dengan tidak adanya PPn, itu lebih baik,” pungkasnya.

(Taufik Fajar)