6 Fakta Izin Impor Beras 2024 Butuhkan Rp30 Triliun untuk 3,6 Juta Ton

JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan pasokan beras akan tercukupi dengan melakukan impor beras. Harga beras yang masih mahal menjadi keresahan masyarakat maupun para petani diharapkan bisa ditekan dengan adanya impor.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim memberikan izin impor tersebut dan menjadikannya sebagai penugasan kepada Perum Bulog untuk meningkatkan cadangan beras di tengah masyarakat, sehingga ke depan mampu mengantisipasi apabila ada lonjakan harga.

Berdasarkan catatan Okezone, Sabtu (9/3/2024), berikut 6 fakta izin impor beras 2024:

1. Impor 3,6 Juta Beras

Pada tahun 2024 Kemendag menerbitkan izin impor beras 3,6 juta ton. Isy Karim mengungkapkan bahwa angka tersebut terpantau naik dari impor beras tahun 2023 lalu sebesar 3,5 juta ton.

"Kami sudah menerbitkan persetujuan impor, pertama 2 juta ton tahun 2024, dan ada tambahan 1,6 juta ton persetujuan impor sudah diterbitkan," ungkap Isy Karim dalam Rapat Koordinasi Pengamanan dan Harga Pangan Jelang Puasa dan Idul Fitri 2024 di Jakarta.

2. Biaya Impor Capai Rp30 Triliun

Menurut Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, Indonesia memerlukan biaya Rp30 triliun untuk impor beras 3,6 juta ton. Biaya TERSEBUT untuk pengadaan beras impor diperlukan untuk menjaga ketersediaan bahan pangan di dalam negeri.

Arief menjelaskan harga beras Rp30 triliun itu diperkirakan hanya untuk 3 juta ton beras. Sehingga untuk memenuhi kuota impor tahun 2024 sebanyak 3,6 juta ton, diperlukan anggaran lebih dari Rp30 triliun.

3. Realisasi Impor Mencapai 600 Ribu Ton

Isy Karim menjelaskan berdasarkan catatan sejak Januari hingga Februari 2024, realisasi impor beras sudah mencapai 600 ribu ton hingga saat ini. Jumlah tersebut nantinya akan bertambah seiring dengan kuota impor 3,6 juta ton yang sudah diberikan kepada pemerintah.

"Dari laporan perum Bulog, realisasinya sudah lebih dari 500 ribu ton pada triwulan pertama ini," kata Isy.

4. Cadangan Beras Pemerintah Capai 1,4 Juta Ton

Isy menjelaskan posisi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berada di angka sekitar 1,2 - 1,4 juta ton pada saat ini . Angka tersebut diharapkan mampu untuk melakukan intervensi pasar agar tidak terjadi lonjakan harga ketika transisi musim panen yang baru terjadi puncaknya pada bulan April.

"Pasar induk sudah mengalami penurunan tapi belum merambat ke pasar tradisional. Beras premium memang belum terjadi penurunan, ada kenaikan, tapi kenaikannya tidak setinggi minggu lalu," jelas Isy Karim.

5. Waktu Produksi

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi melaporkan produksi petani lokal mulai dari melakukan panen hingga beras tersebut sampai pasar, setidaknya membutuhkan waktu 20-30 hari.

Dengan adanya beras impor diharapkan akan mampu memenuhi peredaran beras di pasar.

"Jadi dua minggu tiga ke depan akan makin banyak beras masuk ke pasar kita," ungkap Bayu.

6. Kapasitas Produksi Hanya 30%

Arief mengatakan bahwa kebijakan impor beras diambil sebagai respon atas kurangnya produksi beras para petani lokal. Hal tersebut dapat dilihat dari kinerja penggilingan-penggilingan padi yang ada di daerah.

Arief menyebut, saat ini setidaknya ada 169 ribu penggilingan padi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Namun kapasitas produksinya hanya sekitar 20 - 30%. Hal tersebut lantaran susahnya mencari gabah karena produksinya kurang.

"Jangan kita bicara importasi terus, importasi itu hanya mengganjal, kita tidak bangga melakukan importasi. Kita dorong faktor produksi seperti pupuk, luas lahan tanam, itu ada di Kementerian Pertanian," jelas Arief.

(Taufik Fajar)