MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Pengacara dari Eternity Global Law Firm Andreas melaporkan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean (REH) ke Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta. Laporan tersebut terkait kerjasama klien Andreas, Wijanto Tirtasana dengan REH yang teleah berjalan sejak 2017 hingga 2022.
Diungkapkan Andreas, kehadirannya di Kemenkeu guna mem-follow up surat yang pernah dikirimkannya ke Menteri Keuangan. Kali ini, Andreas kembali memasukkan surat ke Irjen Kemenkeu.
"Perkara yang kami laporkan baik di KPK maupun yang terakhir itu dikantor instansi terkait yang kami laporkan, jadi untuk minta update seperti itu," ujarnya.
Andreas pun merespon apa yang disampaikan REH di Polda Metro Jaya mengenai klarifikasi atas tudingan memiliki harta Rp60 miliar. Saat itu, REH mengaku bahwa uang Rp60 miliar uang itu adalah aset perusahaan dan bukan milik pribadi.
Dikatakan Andreas, dirinya tidak berfokus ke uang Rp60 miliar tersebut, sebab menurytnya uang itu hanya akibat dari usaha yang dilakukan oleh keluarga (REH).
"Tapi pertanyaannya adalah, modalnya yang diberikan kepada klien kami sebesar Rp7 Miliar yang sekarang ini tidak diakui, yang diduga tidak diakui oleh sodara REH itu ada cap notaris. Dan yang ini ditandatangani beliau di atas materai, ini kesepakatan yang ditandatangani," jelas Andreas.
Oleh karena itu, Andreas mempertanyakan uang Rp7 miliar didaftarkan REH ke Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) atau tidak.
"Jadi kalau misalkan memang kami pertanyakan yang Rp 7 Miliar ini didaftarkan tidak ke LHKPN? kita tidak usah mikir kemana-manaa. Anggaplah ini didaftarkan, anggap yang Rp60 miliar itu kan sudah diakui di Polda Metro Jaya katanya milik perusahaan, tapi kita cek di AHU, saham dari istrinya sebesar 40%. Notabene dari Rp 60 miliar yang sudah diakui adalah uang perusahaan, 40% adalah Rp 24 miliar, dicatatkan atau tidak ke LHKPN? Usahanya dicatatkan atau tidak? Apalagi ini perusahaan pupuk yang ada ekspor-impor, jadi yang kita permasalahkan itu aja," papar Andreas.
Dirinya baik kliennya sejatinya tidak bermasalah dengan instansi negara. Namun sebagai warga negara yang baik, iapun mempelajari kasus REH ini dan menemukan kejanggalan mengenai Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) yang tidak jelas.
"Yang bersangkutan mengatakan, kenapa dibawa-bawa laporan LHKPN, ya karena memang tidak jelas Rp7 Miliar itu dari mana. Sekarang dia bilang Rp7 Miliar pinjaman dari rekan-rekannya di direktorat kepatuhan, dia tidak mengakui adanya perjanjian tersebut. Tapi kita punya secara notaris dan dia tanda tangan di atas materai. Kalau misalnya dia merasa tidak ada, lapor polisi, bilang itu palsu. Kita akan buktikan," tegasnya.
Andreas menambahkan, selama perjalanan usaha sejak 2017 itu, kliennya juga diminta REH untuk melakukan transfer ke sejumlah perusahaan yang tidak berkaitan dengan bisnis. Perusahaan-perusahaan itu diantaranya PT Cahaya Damai Sejahtera, Surya Jaya Mandiri, Doa Ibu, serta Multi Mulia.
"Ini beberapa perusahaan yang diminta untuk transfer, padahal tidak ada urusan bisnis. Tapi lewat pesan WA, sodara REH meminta klien kami untuk transfer ke rekening tersebut. Kurang lebih Rp3,4 Miliar. Dan setelah kami dipanggil Bea Cukai, ternyata diconfirm, ternyata bukan perusahaan dia tapi temennya beliau. Apa kepentingan temennya beliau yang tidak ada kepentingan bisnis?," tutur Andreas.
Andreas pun berharap Kemenkeu tidak hanya memberikan sanksi administratif, melainkan juga menelusuri sumber uang milik REH tersebut.
"Kami memasukkan surat ke Irjen Kementerian Keuangan untuk menelusuri. Jadi pesan kami adalah, kami berterima kasih kepada Kemenkeu untuk mencopot jabatan yang bersangkutan, tapi harus diselidiki uang ini dari mana-dari mana," pungkas Andreas.
(Feby Novalius)