DPR Tanya Kepala Bappenas soal Target Defisit APBN 2025, Kok Beda dengan Sri Mulyani?

JAKARTA - Komisi XI DPR mempertanyakan soal angka defisit APBN yang berbeda dengan Kementerian Keuangan, ke Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie OFP mempertanyakan dasar apa menurunkan target defisit APBN 2025 menjadi 1,5-1,8% tersebut.

"SBN yang akan diterbitkan tadi kan untuk nanti menutup defisit yang 2,45-2,82%, tadi ada usul dari Menteri Bappenas defisitnya 1,5-1,8%, jadi pak Suharso nggak ikut nyusun ini pak? Gimana pak Menteri? Kok tiba-tiba muncul sekarang usulan 1,5-1,8%, gimana ngisinya ini muncul defisit 2,45-2,82%," ungkap Dolfie dalam Raker Komisi XI bersama pemerintah, Rabu (5/6/2024).

Lebih lanjut Menteri Suharso memberikan klarifikasi bahwa ia menilai rentang target defisit APBN tersebut diperlukan agar pemerintahan selanjutnya memiliki ruang fiskal yang lebih leluasa.

"Jadi ini bersama, sebenarnya kita susun bersama Kementerian Keuangan, cuma untuk memberikan ruang karena kita belum memasukkan semua, program-program dan belum sinkron dengan presiden terpilih, kami berpikir ruang yang diberikan oleh undang-undang itu kemungkinan ini yang mudah-mudahan bisa," jelas Suharso.

"Jadi kalau mau dilakukan mungkin kami bisa main percentage terhadap K/L atau belanja yang lain yang sangat dimungkinkan, itu saja yang terpikirkan oleh kami," imbuhnya.

Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna DPR ke-19 Masa Persidangan V 2023-2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membidik defisit di kisaran 2,45-2,82% untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Menkeu menyampaikan bahwa APBN 2025 dirancang ekspansif, namun tetap terarah dan terukur guna memaksimalkan kemampuan fiskal untuk program pemerintah selanjutnya.

"Defisit yang kami sampaikan antara 2,45% hingga 2,82%, yang akan membiayai seluruh program prioritas pemerintah baru," kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (4/6).

Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2025, Bendahara Negara itu menargetkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) di kisaran 5,1-5,5%. Target pertumbuhan ini menurutnya ambisius, namun masih realistis.

Kemudian agar kondisi fiskal tetap sehat dalam menyambut pemerintahan baru, Ia menyampaikan bahwa pemerintah telah mendesain rasio utang pada batas yang aman di rentang 37,9-38,71% terhadap PDB.

(Feby Novalius)