Kebijakan Harga Gas Murah Industri Bikin Penerimaan Negara Anjlok Rp29,39 Triliun

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengevaluasi kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT).

Terkait hal itu, Ketua Umum Ikatan Perusahaan Gas Indonesia (IPGI) Eddy Asmanto menyetujui adanya kabar tersebut. Pasalnya program HGBT hanya menguntungkan industri hilir saja.

"Tidak memberikan keuntungan bagi yang di hulunya," kata Eddy Asmanto di Jakarta, Senin (1/7/2024).

Bahkan, lanjut Eddy, HGBT juga memberatkan keuangan negara. Negara mengalami penurunan pendapatan akibat ketentuan HGBT ini sebesar Rp29,39 triliun di tahun 2021 dan 2022. Selain itu, tidak terjadi kenaikan penyerapan tenaga kerja dan daya saing industri akibat penerapan kebijakan HGBT.

Eddy mengaku pihaknya sudah memberikan masukan agar dilakukan evaluasi terhadap program HGBT sebelum pemerintah, dalam hal ini melalui Kementerian ESDM, benar-benar melanjutkan program ini.

"HGBT ini mulai dilaksanakan tahun 2020 dan akan berakhir pada akhir Desember 2024," tuturnya.

Eddy pun mengungkapkan kenapa pihaknya mendukung pemberian HGBT saat dicetuskan, semata-mata sebagai bentuk dukungan agar industri Tanah Air maju, khususnya pada tujuh sektor. Namun pada pelaksanaannya melenceng dan tidak tepat sasaran.

"Jadi, program HGBT ini harus dievaluasi," tegasnya kembali.

Mengenai wacana pembentukan panitia kerja (panja) HGBT oleh Komisi VII DPR RI, Eddy mengatakan, pihaknya sudah bertemu dengan Komisi VII, namun hingga kini belum ada realisasinya.

Sekjen IPGI, Andi Rahman menambahkan, program HGBT selama ini juga tidak memberikan manfaat. Ia mencontohkan, harga pupuk mahal dan tarif listrik tidak turun, padahal kedua sektor yang termasuk mendapat manfaat dari HGBT.

"Padahal harga gas sudah murah, tapi tarif listrik tidak pernah turun. Begitu juga pupuk langka dan mahal bagi petani," imbuhnya.

(Taufik Fajar)