Hanya Dapat Rp5 Triliun, Sri Mulyani Minta LPEI Dapat PMN Rp10 Triliun

Bahkan, agar PMN Rp10 triliun disetujui, Menkeu mengatakan bahwa LPEI akan memberikan laporan setiap semester, dan akan giat melakukan rapat kerja dengan komisi XI, bahkan Menkeu akan mengajak OJK jika diperlukan.

"Kalau saya lebih usul ada rapat kerja langsung dengan Komisi XI, sehingga kita bisa melihat bersama-sama dan bahkan kalau perlu kita undang OJK sebagai pengawas dan juga auditor internal maupun eksternal baik BPKP dan BPK karena saya percaya bahwa suatu lembaga yang diawasi bersama-sama tentu akan bisa kita jaga bersama-sama dan sehingga dia bisa menjalankan misinya," pungkasnya.

Akhirnya dalam kesimpulan PMN tunai untuk LPEI disetujui Rp5 triliun. Rinciannya ada enam BUMN yang diberikan PMN di antaranya PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Rp1,89 triliun, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Rp5 triliun.

Lebih lanjut, PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) Rp 2 triliun, PT Industri Kereta Api Indonesia (Persero) Rp965 miliar, PT Hutama Karya (Persero) Rp1 triliun, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Rp1,5 triliun, dan Kewajiban Penjaminan Pemerintah Rp635 miliar.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)