Ternyata Begini Sistem Pembayaran di Gaza hingga Terjadi Krisis Uang Tunai

JAKARTA - Masyarakatt alami krisis uang tunai di Gaza, Palestina. Perekonomian Gaza sangat terkena dampak blokade yang diberlakukan sejak Hamas mengambil kendali penuh atas Jalur Gaza pada 2007.

Israel mengatakan blokade diperlukan untuk menghentikan serangan kelompok militan tersebut. Berbagai bank di Jalur Gaza berafiliasi dengan Otoritas Moneter Palestina dan pemerintah Otorita Palestina di Ramallah.

Ada pula bank yang dimiliki oleh swasta atau berafiliasi dengan pemerintah Hamas.

Otoritas Moneter Palestina didirikan berdasarkan Perjanjian Paris, yang ditandatangani pada tahun 1994. Perjanjian ini merupakan ketentuan ekonomi yang melekat pada Perjanjian Oslo.

Perjanjian ini menempatkan perekonomian Palestina dan transaksi keuangannya di bawah pengawasan dan kendali langsung sistem perbankan Israel.

Berdasarkan Perjanjian Paris, Israel memungut pajak atas nama Otoritas Palestina. Israel lalu mengirim dana itu setiap bulan ke Otoritas Moneter. Syaratnya, pengiriman dana itu membutuhkan persetujuan dan tanda tangan dari Kementerian Keuangan Israel.

Jumlah dana yang dikirim tidak utuh karena otoritas Israel juga mengambil sebagian pajak yang mereka himpun tersebut.

Dana tersebut, yang dikenal sebagai pendapatan pajak, merupakan bagian terbesar dari pendapatan keuangan Otoritas Palestina. Sebagian besar dana itu dialokasikan ke Jalur Gaza.

Ketika Hamas menguasai Jalur Gaza pada 2007, ribuan pegawai sipil di Gaza terus menerima gaji dari Otoritas Palestina. Dana tersebut ditransfer melalui bank-bank di Gaza yang berafiliasi dengan Otoritas Moneter.

Uang tunai juga masuk ke Gaza dalam bentuk bantuan dari Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi (UNRWA) serta bantuan dari Qatar, yang dianggap sebagai sumber utama dolar di Gaza.

Pengamat Ekonomi Palestina, Ahmed Abu Qamar menggambarkan aliran pendapatan ini sebagai jalur resmi untuk mendapatkan uang tunai.

Abu Qamar mengatakan, terdapat juga jalur tidak resmi, yang disebut sebagai “ekonomi bayangan” yang terjadi dengan mengubah barang menjadi uang tunai.

"Namun uang tunai yang dihasilkan melalui jalur tidak resmi tidak muncul dalam siklus moneter atau jumlah uang beredar,” kata Abu Qamar, dikutip dari BBC Indonesia, Minggu (7/7/2024).

Seluruh sumber daya keuangan Gaza tidak cukup untuk membangun siklus ekonomi yang sehat, yang memungkinkan lebih dari dua juta warga di Jalur Gaza dapat hidup normal.

Sejak awal Oktober 2023, Pemerintah Israel menolak mengirim pendapatan pajak yang dialokasikan ke Jalur Gaza ke Otoritas Moneter Palestina. Israel berpendapat, dana ini digunakan untuk membiayai gerakan Hamas.

Pada November 2023, Kementerian Keuangan Palestina mengumumkan bahwa “Kementerian Keuangan Israel memotong 600 juta shekel dari pendapatan pajak bulanan dengan dalih bahwa sebagian dari jumlah tersebut mencakup gaji, alokasi karyawan, dan pengeluaran untuk Jalur Gaza”. Angka 600 juta shekel setara Rp2,6 triliun.

Pada awal tahun ini Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, mengancam akan mencabut seluruh pendapatan pajak Otoritas Palestina jika sepeser shekel masuk ke Gaza.

“Tidak ada satu shekel pun yang akan masuk ke Gaza,” tulisnya dalam sebuah postingan di media sosial pada Januari lalu.

Persediaan uang tunai juga telah berkurang bagi orang-orang yang meninggalkan Gaza – dalam bentuk biaya yang dibayarkan untuk pengaturan keluar oleh individu yang keluar melalui penyeberangan Rafah.

Biaya keluar ini, yang seringkali berjumlah ratusan juta per orang, telah secara signifikan menghabiskan pasokan dollar AS di Jalur Gaza.

Uang kertas yang rusak juga memperburuk kekurangan uang tunai.

Sebelumnya, berdasarkan perjanjian antara Palestina dan Israel, uang kertas yang rusak ditukar dengan yang baru.

Namun, sejak konflik bersenjata terus bereskalasi, proses ini terhenti. Akibatnya, uang kertas yang rusak itu menjadi tidak berharga karena para pedagang menolak menerimanya.

(Feby Novalius)