6 Fakta Utang Pemerintah vs Aset Negara

JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan bahwa aset negara mencapai Rp13.072,8 triliun per 31 Desember 2023. Sedangkan utang pemerintah sebesar Rp8.353,02 triliun hingga akhir Mei 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim, rasio utang per akhir Mei 2024 yang mencapai 38,71 persen terhadap PDB itu tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara.

"Dan terus menunjukkan tren penurunan dari angka rasio utang terhadap PDB 2021 yang tercatat 40,74 persen, 2022 di 39,70 persen dan 2023 di 39,21 persen, serta lebih baik dari yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2024-2027 di kisaran 40 persen," jelasnya dalam Buku APBN KiTA.

Lantas dengan aset yang lebih banyak daripada utang, apakah utang pemerintah yang mencapai Rp8.353 triliun bisa lunas dibayar?

Berikut 6 fakta utang pemerintah vs aset negara dirangkum, Senin (8/7/2024):

1. Data Utang Terkini

Hingga Mei 2024, utang pemerintah mencapai Rp8.353,02 triliun. Angka utang ini naik Rp14,59 triliun dibandingkan April 2024 yang tercatat Rp8.338,43 triliun.

Jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, utang pemerintah naik Rp565 triliun dari posisi Rp7.787,51 triliun. Kenaikan utang di era Presiden Jokowi naik drastis jika dibandingkan utang pada era Presiden SBY.

2. Utang Negara Masih dalam Batas Aman

Berdasarkan data yang dirilis oleh kementerian keuangan, utang negara selama pemerintahan Presiden Jokowi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Meski demikian, rasio utang per akhir Mei 2024 mencapai 38,71 persen terhadap PDB itu tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara.

"Terus menunjukkan tren penurunan dari angka rasio utang terhadap PDB 2021 yang tercatat 40,74%, 2022 di 39,70% dan 2023 di 39,21%, serta lebih baik dari yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2024-2027 di kisaran 40%," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Buku APBN KiTA yang dikutip, Senin (8/7/2024).

3. Asal Utang negara

Mayoritas utang pemerintah berasal dari dalam negeri dengan proporsi 71,12%.

Menurut Menkeu, hal ini selaras dengan kebijakan umum pembiayaan utang untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap.

Kemudian berdasarkan instrumennya, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa SBN yang mencapai 87,96%. Pasar SBN yang efisien akan meningkatkan daya tahan sistem keuangan Indonesia terhadap guncangan ekonomi dan pasar keuangan.

4. Upaya Pemerintah Mengelola Utang

Guna meningkatkan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang, pemerintah terus berupaya mewujudkan pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan likuid.

Salah satu strateginya adalah melalui pengembangan berbagai instrumen SBN, termasuk pula pengembangan SBN tematik berbasis lingkungan (Green Sukuk) dan SDGs (SDG Bond dan Blue Bond). Peranan transformasi digital dalam proses penerbitan dan penjualan SBN yang didukung dengan sistem online juga tidak kalah penting.

Menkeu menekankan bahwa pengelolaan portofolio utang berperan besar dalam menjaga kesinambungan fiskal secara keseluruhan.

Meski mempunyai aset yang lebih besar daripada utang, namun tidak serta merta utang tersebut bisa langsung lunas dibayar. Terlebih lagi, pembiayaan utang masih dibutuhkan dalam APBN. Yang pasti pemerintah tetap menjaga rasio utang terhadap PDB agar tetap aman.

5. Warisan Utang Jokowi

Dengan utang sebanyak ini, pemerintahan Presiden Jokowi akan mewariskan utang kepada pemerintahan selanjutnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Dalam catatan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), nilai utang jatuh tempo pemerintah mencapai Rp3.749 triliun untuk periode 2025-2029. Sementara, pada 2025 utang jatuh tempo yang harus dibayarkan mencapai Rp800 triliun.

“Memang kita itu punya warisan utang yang luar biasa ya, sampai Mei 2024 itu kita punya utang Rp8.300-an triliun ya, terus kemudian jatuh tempo pada tahun 2025-2029 itu sekitar Rp3.749 triliun,” ujar Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti saat sesi diskusi ‘Warisan Utang Untuk Pemerintahan Mendatang’, Kamis (4/7/2024).

6. RAPBN 2025

Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemerintah pun akhirnya mengesahkan pembicaraan pendahuluan mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Rincian Asumsi Makro 2025:

Pertumbuhan ekonomi: 5,1 – 5,5 persen

Laju inflasi: 1,5 – 3,5 persen

Nilai tukar rupiah: Rp15.300 – Rp15.900

Tingkat Suku Bunga SBN 10 tahun: 6,9 – 7,2 persen

Harga Minyak Mentah Indonesia: USD75 – USD85 per barel

Lifting minyak bumi: 580 – 605 ribu barel per hari

Lifting gas bumi: 1.003 ribu – 1.047 ribu barel setara minyak per hari.

Faradilla Indah Siti Aysha

(Feby Novalius)