SPECIAL REPORT: BUMN Ramai-Ramai Minta PMN

JAKARTA - Transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus dilakukan di era kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir. Peran BUMN sangat dinanti sebagai lokomotif pembangunan guna menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut data Kementerian Keuangan, BUMN berkontribusi sebesar 21,4% terhadap PDB nasional pada 2023. Selain itu, kontribusi BUMN kepada negara mencapai 21,9% dari pajak, dividen dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) pada 2023. Berdasarkan data, setoran dividen BUMN naik dari Rp39,7 triliun di 2022 menjadi Rp81,2 triliun pada 2023.

Sementara aset BUMN tumbuh sebesar 9,0% di tahun 2022 menjadi Rp9.789 triliun dan kembali tumbuh 6,9% pada tahun 2023 sebesar Rp10.470 triliun. Nilai tersebut sekitar setengah dari total PDB Indonesia.

Saat ini jumlah BUMN mencapai 41 perusahaan. Meski mencatatkan kinerja yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun pemerintah tetap memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang bersumber dari APBN.

Total realisasi dan usulan PMN tunai 2020-2024 adalah Rp226,1 triliun. Rinciannya Rp27 triliun pada 2020, Rp68,9 triliun pada 2021, Rp53,1 triliun pada 2022, Rp35,3 triliun pada 2023 dan Rp41,8 triliun pada 2024.

Sementara itu, total realisasi dan usulan dividen 2020-2024 sebesar Rp279,7 triliun atau lebih besar dari PMN. Rincian dividen pada 2020 sebesar Rp43,9 triliun, Rp29,5 triliun pada 2021, Rp39,7 triliun pada 2022, Rp81,2 triliun pada 2023, Rp85,5 triliun pada 2024.

Pemberian PMN untuk BUMN merupakan sebagai penugasan dari pemerintah. Hal ini juga dipertegas Menteri BUMN Erick Thohir dalam pemberian PMN BUMN tahun anggaran 2024.

Erick Thohir mengatakan, pemberian PMN untuk BUMN bertujuan untuk menjalani penugasan, memperkuat modal serta restrukturisasi. Hal ini disampaikan Erick terkait dengan banyaknya respons negatif saat 17 BUMN mendapat suntikan dana PMN baik tunai dan non tunai tahun anggaran 2024, lantaran beberapa di antaranya terjerat masalah keuangan.

"Periksa dulu BUMN yang mana. Ingat, waktu saya ketemu dengan Komisi VI itu jelas hampir 70% BUMN yang disuntik itu karena penugasan, ada juga restrukturisasi," kata Erick di Jakarta belum lama ini.

Erick mengatakan, pihaknya juga bersinergi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam membagi kewenangan pemberian modal BUMN. Dari 17 BUMN yang akan mendapat PMN tahun anggaran 2024, terdapat tiga BUMN yang memiliki masalah keuangan seperti PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) yang menjadi pasien PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), PT Bio Farma (Persero) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang sedang dalam penyelidikan terkait dugaan korupsi.

Varuna dan Bio Farma mendapat PMN non tunai berupa barang milik negara (BMN) masing-masing senilai Rp24,12 miliar dan Rp68 miliar. Sementara LPEI mendapat PMN tunai sebesar Rp5 triliun.

Meski setiap tahunnya BUMN mendapat PMN, namun setoran dividen yang diberikan lebih besar dari jumlah PMN. Seperti tahun 2023, dividen BUMN mencapai Rp81,2 triliun dengan PMN sebesar Rp35,3 triliun.

"Seperti sebelumnya, komulatif antara dividen dan PMN itu masih lebih besar dividennya," kata Erick Thohir.

Pada tahun 2024, setoran dividen BUMN ditargetkan naik menjadi Rp85,5 triliun dengan pemberian PMN Rp41,8 triliun.

Sementara, pada 2025 para BUMN mengajukan PMN ke DPR. Hasilnya, PMN BUMN 2025 disetujui dengan besaran Rp44,2 triliun untuk 16 BUMN.

"Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara tahun anggaran 2025 dari Kementerian BUMN,” ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Muhammad Sarmuji saat membacakan kesimpulan raker, Rabu (10/7/2024).

1. PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp13,8 triliun. PMN ini digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2-3

2. PT Asabri (Persero) dengan nilai PMN Rp3,61 triliun untuk perbaikan permodalan

3. PT PLN (Persero) Rp3 triliun dialokasikan untuk program listrik desa (lisdes)

4. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/IFG Rp3 triliun untuk penguatan permodalan KUR

5. PT Pelni (Persero) Rp2,5 triliun yang dipakai untuk pengadaan dua kapal baru.

6. PT Bio Farma (Persero) Rp2,2 triliun untuk fasilitas capex baru

7. PT Adhi Karya Tbk dengan nilai PMN Rp2 triliun untuk pembangunan Tol Jogja - Bawen dan Solo–Jogja.

8. PT Wijaya Karya Tbk, senilai Rp2 triliun untuk perbaikan struktur permodalan

9. PT Len Industri (Persero) Rp2 triliun yang akan digunakan untuk modernisasi dan peningkatan kapasitas produksi

10. PT Danareksa (Persero) sebesar Rp2 triliun dialokasikan untuk pengembangan usaha

11. PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Rp1,8 triliun. Rencananya digunakan untuk pengadaan rangkaian kereta baru.

12. PMN ID FOOD sebesar Rp1,62 triliun untuk modal kerja dan investasi program CPP.

13. PTPP (Persero) sebesar Rp1,56 triliun yang akan digunakan untuk penyelesaian proyek Tol Jogja -Bawen dan KIT Subang.

14. Perum Damri senilai Rp1 triliun untuk pengadaan bus listrik

15. Perum Perumnas dengan nilai PMN Rp1 triliun digunakan untuk penyelesaian persediaan perumahan

16. PT INKA (Persero) Rp976 miliar yang dialokasikan untuk pembuatan kereta KRL Jabodetabek

(Feby Novalius)