Skandal Impor Beras Rugikan Negara, Kedaulatan Pangan Bisa Diwujudkan?

JAKARTA - Negara bisa rugi hingga Rp8,5 triliun bila benar ada skandal impor beras. Kerugian diakibatkan karena skandal mark up impor beras.

Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mengakui sektor pangan Tanah Air telah menjadi lahan perburuan rente. Tidak hanya beras, hampir semua sektor pangan di Indonesia telah menjadi lahan perburuan rente para bandit keuangan negara.

“Sektor pangan sekarang jadi lahan perburuan rente. Beras, gula, garam, daging, bawang putih dan lain-lain,” paparnya, Selasa (16/7/2024).

Hal ini mesti disikapi dengan tegas karena sektor pangan saat ini telah berubah menjadi lahan perburuan rente. Kedaulatan pangan yang dicita-citakan juga makin utopis atau khayalan.

“Kita sedih karena seharusnya kita sudah berswasembada untuk komoditas pangan strategis seperti ini. Kedaulatan pangan jadi sebuah impian yang makin utopis,” tandasnya. 

Oleh karena itu, dirinya sangat mendukung langkah-langkah tegas untuk memerangi para bandit ekonomi yang merugikan keuangan negara apalagi dengan dugaan besaran jumbo.

Sebelumnya, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan saat menyampaikan perhitungan kerugian negara terkait kasus skandal mark up impor beras yang telah dilaporkan ke KPK oleh Studi Rakyat Demokrasi (SDR).

Anthony membeberkan perhitungannya soal kerugian negara yang ditimbulkan apabila mark up terjadi pada impor beras tahun 2023 dan bulan Januari-April 2024 yang mencapai 4,83 juta ton.

“Total impor beras tahun 2023 mencapai 3,06 juta ton, dan Januari-April 2024 sudah mencapai 1,77 juta ton. Total 4,83 juta ton. Kalau modus markup sebesar USD117 per ton ini terjadi sejak tahun 2023, maka kerugian negara memcapai USD565 juta, atau sekitar Rp8,5 triliun rupiah,” kata Anthony.

(Feby Novalius)