Tak Paksa Ormas Terima Izin Tambang, Jokowi: Kita Tidak Mendorong-dorong

JAKARTA - Presiden Jokowi mengaku tak memaksa organisasi masyarakat keagamaan untuk menerima tawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Jokowi mempersilakan ormas keagamaan memilih untuk mau atau tidak menerimanya. Sebab, dirinya telah menerbitkan aturan mengenai hal tersebut.

"Jadi kita tidak ingin menunjuk atau mendorong-dorong ormas keagamaan untuk mengajukan itu enggak. Kalau memang berminat, ada keinginan regulasinya sudah ada itu saja,"kata Jokowi dalam keterangannya di Batang, Jawa Tengah, Jumat (26/7/2024).

Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan alasannya membuat regulasi agar organisasi masyarakat keagamaan dapat mengelola tambang. Awalnya Jokowi bercerita sering mendapatkan aduan saat dirinya mengunjungi pondok pesantren dan Masjid.

"Banyak yang komplen kepada saya, Pak kenapa tambang-tambang itu hanya diberikan kepada yang gede-gede, perusahaan-perusahaan besar. Kami pun kalau diberikan konsesi itu juga sanggup kok. Waktu saya datang ke pondok pesantren berdialog di masjid," kata Jokowi dalam keterangannya di Batang, Jawa Tengah.

Karena aduan itulah, kata Jokowi, dirinya membuat aturan mengenai keterlibatan organisasi masyarakat keagamaan untuk dapat mengelola tambang.

"Itulah yang mendorong kita membuat regulasi agar ormas itu, ormas keagamaan itu diberikan peluang untuk juga bisa mengelola tambang. Tapi bukan ormasnya badan usaha yang ada di ormas itu baik koperasi maupun PT dan CV dan lain-lain," kata Jokowi.