JAKARTA – Tingginya impor pipa di Indonesia sempat membuat Presiden Joko Widodo jengkel. Pasalnya, pipa yang diimpor tersebut ternyata bisa diproduksi oleh pabrik di dalam negeri.
Kekesalan Jokowi disampaikan pada pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 di Istana Negara. Bukannya berkurang, ternyata jumlah impor komoditas Oil Country Tubular Goods (OCTG) yang mengacu pada pipa untuk industri hulu minyak dan gas bumi (migas) lebih besar daripada ekspor pada tahun 2023.
Berdasarkan data Asisten Deputi Bidang Industri Maritim dan Transportasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Firdaus Manti, impor pipa pada 2018 sebesar 198.793 ton dan ekspornya 99.054 ton.
Pada 2019 impornya 188.999 ton dan ekspornya 109.973 ton. Kemudian 2020, impor OCTG tercatat 133.001 ton dan ekspornya 102.492 ton. Lalu, 2021 impornya sebesar 104.883 dan ekspornya 56.306 ton. Sedangkan pada 2022 impornya tercatat 102.984 ton dan ekspornya 41.657 ton. Kemudian 2023 impornya 201.731 ton dan ekspornya 70.201 ton.
"Kalau dilihat tren ekspor impor komoditas OCTG dari 2018 sampai 2023, drill pipe untuk kode HS sekian dan casing tubing jumlah impor ini masih lebih besar," kata Firdaus dalam acara Supply Chain & National Capacity Summit 2024 di JCC Senayan, Jumat (16/8/2024).
"2023 juga lonjakannya cukup besar importasi dibandingkan dengan ekspornya," tambahnya.
Sebelumnya, Jokowi menitipkan pesan agar pengawasan impor pipa diperketat, khususnya dalam afirmasi pembelian produk lokal dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
"5 tahun lalu, saya jengkel betul, sudah perintah kepada BUMN untuk beli pipa. 'Gak ada spek dalam negeri, Pak. Nomornya ini Pak, ukurannya ini terpaksa kita harus impor'," kenang Jokowi tanpa menyebut BUMN yang dimaksudkan.
Terbersit pertanyaan dalam benak Jokowi, apakah memang sesulit itu proses pembuatan pipa. Sehingga, pabrik-pabrik di dalam negeri tidak bisa memenuhi kebutuhan BUMN.
Faktanya, Jokowi mendapati pabrik pipa di Indonesia sudah mumpuni memenuhi kebutuhan yang dimaksud. Bahkan, pabrik itu mengekspor produk untuk negara-negara lain, seperti AS, Jepang, dan beberapa negara lainnya di Eropa.
Jokowi berpesan agar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) beserta segenap Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar mengawasi afirmasi belanja produk lokal dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)