Kenapa Tidak Bisa Beli Pertalite Pakai Jerigen di SPBU?

JAKARTA - Kenapa tidak bisa beli Pertalite pakai jerigen di SPBU? Meskipun Pertalite adalah bahan bakar yang disubsidi oleh pemerintah Indonesia dan umumnya digunakan untuk kendaraan bermotor, ada peraturan ketat yang melarang membeli Pertalite menggunakan jerigen di SPBU.

Larangan dalam membeli Pertalite memakai jerigen juga sudah diatur pada Surat Edaran Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Melalui Penyalur. Peraturan ini diberlakukan karena beberapa alasan penting, termasuk keamanan, kepatuhan terhadap peraturan, dan pencegahan penyalahgunaan.

1. Alasan Keamanan

Pembelian Pertalite dengan jerigen dilarang karena alasan keamanan. Jerigen, terutama yang terbuat dari plastik atau bahan yang tidak memenuhi standar keselamatan, sangat berisiko saat digunakan untuk menyimpan bahan bakar.

Bahan bakar seperti Pertalite sangat mudah terbakar, dan ketika disimpan dalam wadah yang tidak sesuai, ada kemungkinan terjadi kebakaran atau ledakan. Selain itu, mengisi bahan bakar ke dalam jerigen di area SPBU meningkatkan risiko percikan api statis atau percikan api, yang merupakan bahaya bagi semua orang di sekitarnya.

2. Kepatuhan Terhadap Peraturan Pemerintah

Pemerintah Indonesia menganggap Pertalite sebagai bahan bakar bersubsidi dan penjualannya sangat diawasi. Subsidi ini diberikan untuk menjamin bahwa masyarakat yang membutuhkan dapat mendapatkan bahan bakar dengan harga terjangkau.

Akibatnya, pemerintah membatasi pembelian Pertalite untuk mobil yang layak. Pembelian dalam jumlah besar atau menggunakan jerigen dapat menimbulkan kekhawatiran tentang penimbunan atau penyalahgunaan bahan bakar, yang merupakan pelanggaran aturan subsidi.

3. Mencegah Penyelewengan dan Penimbunan

Tujuan melarang pembelian Pertalite dalam jumlah besar dari jerigen adalah untuk mencegah penyelewengan dan penimbunan bahan bakar. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa individu yang membeli Pertalite dalam jumlah besar dari jerigen dapat menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi atau menyimpannya untuk tujuan yang tidak sesuai.

Hal ini berdampak negatif pada masyarakat yang sangat membutuhkan subsidi dan berpotensi menyebabkan kelangkaan bahan bakar di pasar.