Ribuan Driver Ojol Demo, Grab Buka Komunikasi

JAKARTA - Grab Indonesia siap menerima masukan dari para drivernya. Di mana hari ini, mitra pengemudi Grab ikut serta dalam aksi di Istana Merdeka, Jakarta.

Director of Central Operations, Grab Indonesia, Iki Sari Dewi mengatakan, pihaknya mengucapkam terima kasih dan penghormatan kepada seluruh mitra yang hari ini terus berjuang dan bekerja.

"Baik di jalanan maupun di ruang kantor, sebagai keluarga besar bersama-sama kita bermitra dalam memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang dibutuhkan dalam menjalankan aktivitas. Diperkirakan sekitar 99,9% Mitra pengemudi Grab tetap berupaya membantu mobilitas dan pengantaran masyarakat di Jakarta," ujarnya, Kamis (29/8/2024).

Sebagai mitra, tentu Grab Indonesia percaya pentingnya saling menjaga dan memahami. Grab juga selalu mendengarkan semua aspirasi keluarga besarnya, dan terus berusaha mengakomodir hal-hal yang menjadi prioritas mitra.

"Untuk inilah pintu komunikasi silaturahim Grab selalu terbuka, baik perorangan maupun komunitas, baik lewat acara khusus maupun diskusi kecil, personel kami hadir untuk mitra di tiap daerah dan kota. Siap mendengar, menjawab dan meneruskan amanat mitra," ujarnya.

Sebelumnya, driver ojol menggelar aksi unjuk rasa. Para pengemudi ojol mendesak adanya aturan jelas mengenai tarif bagi pengguna jasa jika tidak diterbitkan khawatir kesewenang-wenangan dari pihak aplikator terus terjadi.

Hal itu disampaikan, Ketua Divisi Hukum di Koalisi Ojol Nasional Rahman Thohir. Dia ikut turun menyampaikan aspirasi bersama ribuan pengemudi ojol dari pelbagai perusahaan.

"Aksi ini murni diinisiasi oleh Koalisi Ojol Nasional (KON) yang mana tuntutan pada hari ini adalah revisi atau penambahan Pasal di Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01 tahun 2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial. Selama ini kita merasa belum ada aturan main sehingga perusahaan-perusahaan aplikasi dengan seenaknya bermain harga yang tidak manusiawi," kata Rahman

Dia kemudian mengungkit Pasal 1 ayat 5 yang menyatakan pemerintah tidak menetapkan layanan pos komersial. Hal ini berimbas pada tarif yang kemudian diserahkan kepada pasar.

"Ini yang kita harapkan. Jadi pengennya pemerintah mengatur harga seperti mengatur tarif go-ride ada tarif bawah tarif atas, sehingga aplikator tidak berbuat seenaknya," ujarnya.

Rahman melanjutkan, khususnya untuk pengiriman barang dan makanan. Ada beberapa program yang diciptakan aplikator dinilai tidak manusiawi.

"Ada potongan Rp 5 ribu, Rp 6 ribu Rp 7 ribu. Dengan tarif itu bisa kita bayangkan apakah mungkin menghadapi kehidupan zaman sekarang," ucap dia.

(Feby Novalius)